Pessel — Berhembus desas-desus tak sedap berkaitan dengan suap, pasca pembatalan SK mutasi 266 pejabat Pemkab Pesisir Selatan. Khabar itu sayup-sayup sampai memyebutkan keterlibatkan aparatur sipil negara tertentu di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Hal itu, muncul dan ditanyakan oleh salah seorang wartawan, saat konferensi pers dengan Kepala BKPSDM Pesisir Selatan, Rabu (27/3/2024) diruang Rapat Bupati Pesisir Selatan.
Kepala BKPSDM Pesisir Selatan, Yoski Wandri, S.Pi., M.Si., menyebutkan rumor itu palsu belaka.
“Berita hoax” sebut Yoski.
Ia juga menantang rekan-rekan media untuk membawa bukti satu saja kepadanya.
“Kalau ada, hari itu juga saya mundur” tegas Yoski serius.
Hal ini untuk menepis dugaan adanya suap kepada BKPSDM selaku penyelenggara pelantikan.
Termasuk siapa saja jajarannya yang melakukan tindakan keliru maka akan diproses dan ditindak sesuai ketentuan yang ada.
“Termasuk jika ada pegawai BKPSDM yang melakukan pungutan liar atau Pungli dalam mutasi ini” urainya.
Sementara itu Sekda Pesisir Selatan, Mawardi Roska menjelaskan bahwa pembatalan mutasi yang terjadi merupakan langkah bijak agar tidak menyalahi aturan.
“Kami sudah konsultasi dengan Pejabat terkait di Pemerintah Provinsi dan Kemendagri, termasuk dengan kabupaten lain yang melakukan hal yang sama juga” tukuk Mawardi.
Maka, pertimbangan untuk menganulir mutasi sudah dianalisa dengan matang.
“Kepada rekan-rekan ASN, untuk tetap fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing” imbuhnya.
Konferensi pers dihadiri sejumlah awak liputan cetak, penyiaran maupun portal berita yang bertugas di Kabupaten Pesisir Selatan. (mardi)
