Padang – Nilai Rupiah yang kini telah menembus Rp15.002 per dolar, hendaknya diwaspadai pemerintah. Harus ada upaya pemerintah untuk menahannya, bisa dengan mengendalikan impor secara menyeluruh, meningkatkan ekspor atau meninggikan pemasukan dolar dari sektor-sektor unggulan seperti ekonomi kreatif dan pariwisata.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPD RI asal Sumbar, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP, MH. Menurutnya pemerintah segera mengambil tindakan-tindakan untuk menahan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika ini.
“Kami mendukung pemerintah untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan yang strategis agar rupiah keluar dari tekanan dolar Amerika. Kran impor harus dikendalikan secara menyeluruh. Lalu segera memperkuat sektor usaha kerakyatan, ekonomi kreatif dan pariwisata serta meningkatkan volume ekspor,” ujar Senator yang baru ditugaskan di Komite III DPD RI itu, Rabu 5 September 2018 sembari berharap upaya pemerintah ini mampu melegakan semua pihak.
Dia menegaskan banyak pihak menilai pelemahan rupiah disebabkan faktor eksternal yang mempengaruhinya. Ada yang menyebut kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, perang dagang Amerika dengan China, serta imbas krisis Turki dan Argentina.
Untuk itu, meski ada faktor-faktor eksternal yang disebutkan di atas, Leonardy mengajak kita tidak harus terpaku dan harus menahan defisit transaksi yang tengah berlangsung. Harus ada upaya terintegrasi dan menyeluruh demi melakukan penyelamatan perikehidupan rakyat Indonesia dan kemajuan dunia usaha kita.
Sektor ekonomi kreatif harus ditingkatkan sehingga negara kita mampu menghasilkan produk yang bisa diterima oleh pasar dunia. Dengan cara ini Indonesia lebih tinggi nilai ekspornya dibandingkan impor. Pariwisata sebagai penyumbang income harus makin diprioritaskan.
Ketua DPRD Sumbar periode 2004-2009 mengingatkan, rakyat kecil pasti paling merasakan dampak penguatan dolar ini. Bahan melambung tinggi. Akan terjadi efek domino yang pasti sangat berdampak terhadap daya beli masyarakat. Masyarakat pasti menjerit lantaran harga melambung.
Bagi dunia usaha, kenaikan harga yang bukan disebabkan kebijakan pemerintah, akan menjadi beban si pengusaha. Leonardy yang pernah menjadi Ketua Gapensi Sumbar mencontohkan pada kontraktor. Kenaikan bahan yang kini mencapai 20 persen jika diakibatkan kebijakan pemerintah, maka kontraktor bisa meminta optimalisasi, apakah dengan cara penambahan biaya atau pengurangan volume pekerjaan. (*)
