Sumbar  

Kekurangan Terapis dan Batasan BPJS Masih Jadi PR Penanganan Anak Cerebral Palsy di Sumbar

Padang- Minimnya jumlah terapis bagi anak Cerebral Palsy (CP) di Sumatera Barat serta kebijakan BPJS Kesehatan yang hanya menanggung biaya terapi hingga usia tujuh tahun masih menjadi keluhan utama para orang tua. Padahal, terapi bagi anak CP dibutuhkan seumur hidup dan biayanya tergolong tinggi.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Sumbar, Rafdinal, saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Terapis bagi Orang Tua Pendamping Anak dan Penyandang Disabilitas, Senin (11/8/25), di salah satu hotel di Kota Padang. Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumbar, Arry Yuswandi.

“Kegiatan ini rutin dilaksanakan dan sudah terakomodir dalam APBD. Namun, persoalan yang masih kita hadapi adalah minimnya terapis di Sumbar, ditambah BPJS hanya menanggung terapi anak CP sampai usia tujuh tahun,” ujar Rafdinal, yang juga Penasehat Yayasan Raga CP.

Ia menambahkan, Yayasan Raga CP telah menjalin kerja sama dengan Baznas Sumbar, dan diharapkan sinergi tersebut terus berlanjut. Meski demikian, ia menilai fasilitas publik ramah disabilitas di Sumbar masih terbatas dan perlu perhatian lebih.

Bimtek ini terlaksana berkat kerja sama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumbar bersama Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy (Raga CP). Peserta yang hadir berasal dari Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman.

Kepala DP3AP2KB Sumbar, Erlin, mengungkapkan sekitar 5 persen anak di Sumbar berkebutuhan khusus. Menurutnya, perlu asesmen menyeluruh untuk memastikan intervensi yang tepat bagi mereka.

“Pemprov memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada orang tua anak berkebutuhan khusus. Negara wajib memberi perlindungan khusus bagi anak-anak hebat kita,” ujar Erlin.

Sementara itu, Setdaprov Sumbar Arry Yuswandi menegaskan, pemerintah berkewajiban memfasilitasi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Ia mengakui, perhatian publik sering kali lebih banyak tertuju pada masyarakat umum, sementara penyandang disabilitas masih kerap terpinggirkan.

“Kita pernah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk disabilitas, dan Pemprov berkomitmen terus memberi perhatian kepada anak-anak berkebutuhan khusus,” kata Arry.

Pada kesempatan tersebut, Arry juga menyampaikan rencana hibah satu unit kendaraan untuk Yayasan Raga CP guna mempermudah mobilitas terapis.

Meski bantuan tersebut belum terealisasi, ia memastikan prosesnya akan segera dituntaskan. Selain itu, kerja sama antara Pemprov, Baznas, dan Raga CP juga tengah diproses agar dapat segera memberi manfaat nyata bagi anak CP di Sumbar.(*/gulo)