Padang– Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Mochklasin, S.Si, menerima kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Tanah Datar, Rabu(12/3/25).
Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Datar Tahun 2024.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Sumbar, kedua belah pihak berdiskusi mengenai penyusunan dan evaluasi laporan kinerja pemerintahan daerah. Pembahasan ini dilakukan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan di Tanah Datar.
H. Mochklasin menekankan pentingnya koordinasi antara DPRD provinsi dan kabupaten dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia berharap sinergi yang terjalin dapat mendukung efektivitas kebijakan daerah.
“Dengan sinergi yang baik antara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, diharapkan penyusunan LKPJ dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Mochklasin.
Ketua Pansus II DPRD Tanah Datar mengapresiasi masukan yang diberikan dalam pertemuan ini dan berharap koordinasi seperti ini terus berlanjut demi tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya DPRD dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. Selain itu, konsultasi ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Sumatera Barat.
LKPJ merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah setiap tahunnya. Dengan adanya konsultasi antara DPRD Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Kabupaten Tanah Datar, diharapkan evaluasi LKPJ dapat lebih komprehensif.
Sinergi antara DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar terus didorong agar pelaksanaan program pembangunan dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di daerah.
Dengan pertemuan ini, diharapkan langkah-langkah strategis dalam penyusunan dan evaluasi LKPJ 2024 dapat dilakukan secara lebih terarah, demi kepentingan masyarakat Tanah Datar dan Sumatera Barat secara keseluruhan.(gulo)
