Padang – Gubernur Sumatera Barat Prof. Irwan Prayitno berhasil meraih penghargaan Adipurna Karya pada ajang Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Gubernur Award 2019.
Penghargaan yang diberikan Senin (28/1) di Hotel Shangri-La Surabaya itu merupakan apresiasi yang prestisius bagi seeorang gubernur yang berkontribusi bagi kemajuannya daerahnya. Tidak hanya Irwan Prayitno, ada 19 gubernur lainnya turut mendapatkan penghargaan dalam ajang tersebut.
Dalam acara yang dihadiri 34 gubernur dari seluruh Indonesia hasil kerja sama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Jawa Pos Institute Pro Otonomi (JPIP–Jawa Pos Group) itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo bertindak langsung memberikan penghargaan.
Untuk Sumatera Barat, Irwan Prayitno dinilai mampu menuntaskan masa jabatannya secara penuh satu periode dan menjabat lagi untuk periode kedua. Selain itu, ia juga tidak pernah terlibat persoalan hukum seperti berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan/atau kepolisian.
Selama menjadi gubernur, Irwan Prayitno mengantarkan Sumbar meraih berbagai penghargaan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dalam penilaian dewan juri, Irwan Prayitno merupakan gubernur yang sudah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan berbagai program yang diusung. Sementara itu Pendapatan meningkat, termasuk pengurangan angka kemiskinan yang siginifikan.
Di sisi lain, tingkat pengangguran juga berhasil di tekan oleh selama masa kepemimpinannya. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran Sumbar tahun 2018 mengalami penurunan. Jumlah Angkatan Kerja 2,55 juta orang, meningkat 68,46 ribu orang dari Agustus 2017.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,97 poin. TPT untuk Sarjana Diploma I/II/III paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, sebesar 13,07 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,41 juta orang, naik 65,48 ribu orang dari Agustus 2017.
Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (1,27 poin), Sektor Jasa Perusahaan (0,41 poin), dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,32 poin). Sektor yang mengalami penurunan terbesar, Sektor Jasa Pendidikan (0,69 poin), Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,48 poin), dan Sektor Jasa Lainnya (0,47 poin).
Sementara itu, pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,321. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,338, naik sebesar 0,028 poin dibandingkan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,309. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,280, atau turun sebesar 0,007 poin dibanding angka September 2017.
Faktor lainnya, Irwan Prayitno dinilai sebagai gubernur berprestasi adalah mampu meningkatkan jam kerja dan pendapatan petani dengan program Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP).
Tidak hanya petani, perekonomian nelayan juga tidak luput dari perhatian gubernur. Melalui program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP) perekonomian di tingkat nelayan semakin membaik.
Di bidang UMKM produk-produk unggulan Sumbar terus dikenal masyarakat luar Sumbar.
Terobosan lain yang dilakukan Irwan Prayitno adalah melalui program Minang Mart. Program tersebut langsung memberdayakan masyarakat dengan cara mengintervensi harga pasar guna mengantisipasi inflasi akibat melonjaknya harga barang kebutuhan pangan.
Secara konsep Minang Mart merupakan program memberdayakan masyarakat bersama BUMD.
Irwan Prayitno saat diwawancarai mengatakan, penghargaan ini dinilai oleh tim juri independen yang penilaiannya dinilai melalui kajian dan survei serta wawancara ke seluruh daerah, khususnya prestasi dan kiprah gubernur selama menjabat.
“Dalam penghargaan itu mereka membuat berapa kategori yakni Adipurna Karya dan Adipurna Prima. Pada dua kategori itu ada sub berapa kategori, seperti sosial, ekonomi, budaya, ketahanan pangan dan lainnya,” katanya.
Untuk di Sumbar, kata Irwan pihaknya meraih Adipurna Karya pada bidang ekonomi, serta masuk nominasi pada Adipurna Prima. Pada bidang ekonomi tim juri menilai Sunbar merujuk dari peran, kebijakan dan program pemerintah untuk mengerakan ekonomi di masyarakat sehingga muncul pemberdayaan masyarakat dari segi ekonominya. Itu dapat dilihat dari data statistik dengan meningkatnya pendapatan, berkurangnya kemiskinan, mengurangi pengangguran dan gini rasionya.
“Sedangkan, untuk Adipurna Prima, hanya masuk nominasi pada bidang lingkungan, karena mereka menilai lingkungan di Sumbar sangat bagus dan terawat,” tuturnya.
Direktur JPIP Rohman Budijanto yang juga salah seorang dewan juri ahli dalam ajang itu mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada gubernur tersebut merupakan upaya APPSI dan Jawa Pos menghargai prestasi para gubernur termasuk yang sukses melampaui periode kedua. Rekam jejak ikoniknya ditelusuri dan diformulasikan dalam beberapa jenis awards,” terangnya.
Dalam iven itu, Rohman menyebut Sumatera Barat berhasil meraih penghargaan Adipurna Karya Bidang Ekonomi. Pada posisi itu Sumbar berhasil meraih nilai tertinggi mengalahkan provinsi lainnya. Hal itu berdasarkan berhasilnya Sumbar memanfaatkan dan mengelola perekonomian. Seperti mengusung pemberdayaan produk lokal masyarakat.
”Jadi Sumbar tertinggi meraih nilai di bidang ekonomi,” tegasnya.
Di sisi lain, Rohman menuturkan bahwa APPSI Gubernur Awards sekaligus untuk mengangkat prestasi gubernur. Sebab, selama ini banyak berita yang condong mengandung hal negatif. Padahal, para gubernur juga bekerja keras untuk memajukan daerahnya.
Proses penelitian dan pengambilan data lapangan katanya, sudah dilakukan sejak 2018 selama enam bulan oleh tim peneliti Tunas Muda. Tim juga meneliti rekam jejak pemberitaan provinsi selama lima sampai sepuluh tahun terakhir.
Penilaian juga berbasis pada data dari JPIP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan data lain yang relevan. Hasil penelitian kemudian dipresentasikan kepada dewan juri untuk dipilih sesuai kategori dan dinominasikan.
Provinsi dengan penilaian terbaik keluar sebagai penerima penghargaan. Indikator penilaian tak cuma terkonsentrasi pada angka tertinggi. Namun lebih kepada indeks atau tren kenaikan.
”Karena kemampuan atau APBD tiap provinsi berbeda, kami menilai dari indeks atau tren-nya. Jadi konsentrasinya adalah semangat untuk maju,” ungkapnya.
Dia juga menambahkan, penilaian itu mengangkat tentang bagaimana seorang gubernur dalam periode kepemerintahannya bisa membuat daerahnya makin meningkat dalam berbagai sektor. Tentu saja, imbasnya adalah kesejahteraan masyarakat.
”Indikator penilaian adalah program, inovasi atau terobosan, serta progres kemajuan daerahnya. Banyak kabupaten/kota yang sering mendapat penghargaan, tapi bagaimana peran pemerintah provinsinya? Itu juga menjadi penilaian,” papar anggota Ombudsman Republik Indonesia Dadan Suparjo Suharmawijaya yang juga bertindak sebagai juri ahli.(ridho)
