PADANG – Sudah lebih setahun tak jelas siapa yang menjabat di Komisi Informasi (KI) Sumbar. Akhirnya, gubernur Mahyeldi Ansharullah tidak memperpanjang lagi masa jabatan Komisi Informasi. Akibatnya, terjadi kekosongan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Hansastri, dalam jumpa pers, Jumat (5/1/2024). Menjelaskan, Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nomor 555-890-2023 yang mencabut SK Perpanjangan Masa Jabatan Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar 2019-2023.
SK tersebut ditandatangani gubernur pada 29 Desember 2023 dan berlaku mulai 2 Januari 2024 dan diserahkan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sore ke anggota Komisioner KI 2019-2023.
Meski terjadi kekosongan komisioner, namun KI Sumbar secara kelembagaan tetap beroperasional. Melalui sekretariat KI. Dengan itu, maka KI Sumbar tetap ada, tidak dibubarkan.
Hansastri berharap proses pemilihan Komisioner KI 2023-2027 segera tuntas di DPRD dan jika proses ini telah selesai maka akan terbitkan ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur.
“Jadi kita tidak membubarkan, malah kita sudah mengalokasikan anggaran KI Sumbar dalam APBD tahun 2024. Tidak ada yang salah dengan SK itu dan tidak juga bahwa peran KI akan dialihkan ke Dinas Kominfotik dalam menyelesaikan sengketa keterbukaan informasi publik,”ujar Hansastri.
Diskominfotik tetap melaksanakan tugas dan mewenangnya sesuai pasal 29 UU No 14 tahun 2008 yaitu kesekretariatan. Jadi kalau ada kasus sengketa keterbukaan informasi publik, Diskominfotik akan dilakukan pencatatan.
“Kita menunggu terbitnya uji kelayakan dan kepatutan dari DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,” tambah Hansastri.
Hansastri menceritakan kronologisnya, keanggotaan KI Sumbar sudah berakhir pada 29 Januari 2023 lalu. Untuk itu Pemprov Sumbar melakukan langkah-langkah mendapatkan komisioner baru. Tahapan proses seleksinya sudah dilakukan sejak Agustus 2022 silam hingga menghasilkan 15 nama terbaik.
Nama-nama 15 tersebut kemudian dikirimkan ke DPRD Sumbar tertanggal Desember 2022 untuk selanjutnya dilakukan uji kepatutan dan kelayakan yang nantinya akan menghasilkan 5 nama yang akan dikirim ke gubernur untuk selanjutnya dilantik sebagai Komisioner KI periode 2023-2027.
“Sampai sekarang kami belum menerima hasil propert test dari DPRD. Perpanjangan dilakukan untuk mengisi kekosongan dan ruang waktu apabila masih dibutuhkan pembahasan. Namun karena sudah berlangsung setahun dan setelah dilakukan konsultasi dan koordinasi berbagai pihak maka diambillah keputusan untuk tidak melakukan perpanjangan Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar 2019-2023 dan memilih menunggu hasil uji kelayakan dan kepatutan dari DPRD diterbitkan,” katanya. (almadi)
