PADANG-Pilkada Kota Padang mulai memanas, tiga pasang calon Walikota dan Wakil Walikota memperlihatkan visi dan misinya kepada warga Kota Padang.
Bahkan, Forum Wartawan Parlemen (FWP) Padang tak ketinggalan menggelar acara bedah visi dan misi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Hendri Septa – Hidayat di salah satu kafe di Kota Padang, Senin (28/10/24).
Kegiatan tersebut diisi dengan pemaparan yang jelas dan terukur dari calon Wakil Walikota, Hidayat, yang memaparkan konsep pembangunan berbasis meritokrasi serta tata kelola pemerintahan yang transparan melalui digitalisasi. Kegiatan dipandu langsung Ketua FWP Al Imran dengan santai dan interaktif.
Pada kesempatan itu, calon wakil walikota Hidayat menyampaikan salah satu nilai utama dalam misinya adalah “Metropolitan Maju Berkelanjutan dengan Iman, Taqwa, dan Kualitas.” Melalui konsep ini, ia menekankan pentingnya keterpaduan antara nilai spiritual, keterampilan, dan komitmen dalam menjalankan pemerintahan yang mengutamakan transparansi serta kualitas kerja yang tinggi.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus didasarkan pada integritas, sinergi antara pemerintah dan masyarakat, serta penggunaan teknologi digital sebagai sarana transparansi.
Dalam meritokrasi, penempatan seseorang di posisi strategis harus berdasarkan keterampilan dan pencapaian, bukan latar belakang keluarga, status sosial, atau koneksi pribadi. Meritokrasi dipercaya akan membawa pemerintahan yang lebih efektif karena menempatkan orang-orang yang kompeten pada posisi penting, sehingga hasil kerja yang diperoleh akan maksimal.
Hidayat berargumen bahwa penerapan meritokrasi dalam pemerintahan Kota Padang dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Sistem ini memungkinkan setiap pegawai pemerintahan untuk bersaing secara sehat berdasarkan prestasi dan kapabilitas, bukan berdasarkan faktor non-objektif. Dengan demikian, mereka yang menempati posisi penting adalah yang benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab mereka.
Namun, Hidayat juga menyadari bahwa penerapan meritokrasi dalam lingkungan pemerintahan memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana membangun sistem seleksi yang benar-benar adil dan transparan sehingga semua pihak merasa dihargai dan kesempatan diberikan secara merata.
Dalam paparannya, Hidayat menyampaikan bahwa visi ini mencakup pembangunan yang berfokus pada kemajuan ekonomi, infrastruktur yang kokoh, serta layanan masyarakat yang prima. Salah satu aspek kunci dalam visi ini adalah keberlanjutan pembangunan.
Kemudian, penggunaan teknologi digital dalam layanan publik juga dapat meningkatkan efisiensi, karena proses birokrasi yang biasanya memakan waktu bisa dipangkas melalui otomatisasi. Masyarakat tidak lagi perlu datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus berbagai keperluan, tetapi dapat melakukannya secara online, sehingga hemat waktu dan biaya. (fitri)
