Padang– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, kepada Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, dan Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Sumbar, Jumat (23/05/2025).
Penyerahan LHP ini menandai keberhasilan Pemprov Sumbar dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 kali berturut-turut, sebuah pencapaian yang tidak terlepas dari peran aktif dan pengawasan DPRD Sumbar.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja pemerintah daerah yang telah konsisten menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Ia menegaskan bahwa DPRD Sumbar akan terus mendukung upaya peningkatan tata kelola keuangan daerah yang profesional dan berintegritas.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. Ia menegaskan bahwa raihan opini WTP ke-13 berturut-turut merupakan hasil dari sinergi antara Pemprov Sumbar, DPRD Sumbar, Forkopimda, instansi vertikal, serta seluruh elemen masyarakat.
“Keberhasilan ini bukan hanya prestasi, tapi juga tantangan besar ke depan untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap DPRD Sumbar terus mengawal dan memberi masukan strategis demi kemajuan daerah,” ujar Vasko.
Lebih lanjut, Vasko menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, termasuk melalui penguatan penganggaran berbasis kinerja, efisiensi belanja, serta penyusunan prioritas belanja yang lebih terukur sesuai RPJMD dan RKPD.
Dalam menghadapi tantangan fiskal tahun 2025, terutama terkait kebijakan efisiensi anggaran dan penurunan pendapatan, Pemprov Sumbar mengajak DPRD Sumbar dan seluruh perangkat daerah untuk bekerja sama mencari solusi strategis agar pembangunan tetap berjalan optimal.
Vasko juga menekankan pentingnya menindaklanjuti temuan dalam LHP BPK RI dengan langkah-langkah konkret, seperti memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan peran pengawasan internal (APIP), dan memperkuat kualitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah.
Dengan penyerahan LHP ini, DPRD Sumbar menegaskan kembali komitmennya dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran, demi memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah terus berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi.
(Gulo)
