Padang- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan komitmen DPRD Sumbar dalam mendukung percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui kebijakan pergeseran anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbar saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor yang terjadi di Sumatera Barat pada November 2025. Rapat berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/1/2026).
Ketua DPRD Sumbar menyampaikan bahwa DPRD siap mendukung langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat apabila pengajuan anggaran perubahan dilakukan secara tepat dan sesuai mekanisme, guna memastikan proses pemulihan berjalan efektif serta masyarakat terdampak memperoleh kepastian penanganan pascabencana.
“DPRD Sumatera Barat siap mendukung kebijakan pergeseran anggaran dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal,” ujar Muhidi.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diperkirakan mencapai Rp22,7 triliun.
Berdasarkan data sementara pada dashboardbencana.sumbarprov.go.id, total perkiraan kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sumatera Barat mencapai Rp31,686 triliun, dengan rincian kerusakan sektor perumahan sebesar Rp1,7 triliun, sektor pelayanan Rp978 miliar, sektor ekonomi Rp2,2 triliun, sarana dan prasarana Rp26,676 triliun, serta sektor peternakan sebesar Rp64,5 miliar.(gulo)
