DPRD Sumbar Bahas Penanganan dan Pemulihan Korban Kekerasan Berbasis Gender Bersama Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC)

Padang- Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat menunjukkan komitmennya dalam menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Hal ini disampaikan mengingat peningkatan kasus kekerasan berbasis gender yang terus terjadi di provinsi tersebut.

Sebagai upaya menekan angka kekerasan dan memastikan penanganan serta pemulihan korban berjalan dengan komprehensif, NPWCC Sumbar mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Senin, 13 Januari 2025.

Kedatangan mereka diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, yang juga dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas optimalisasi penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender.

Direktur NPWCC Sumbar, Rahmi Meri Yenti, menyampaikan bahwa sejak Juli 2024, mereka rutin menggelar pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Tujuan utama pertemuan tersebut adalah memastikan penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender berlangsung secara komprehensif.

Berdasarkan data yang dihimpun NPWCC, antara tahun 2015 hingga 2023 tercatat ada 952 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan. Sayangnya, meski laporan kekerasan berbasis gender terus meningkat, penanganan dan pemulihan korban masih belum optimal, sehingga memicu risiko keberulangan kekerasan terhadap korban.

Rahmi Meri Yenti juga menyoroti tantangan utama dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender, yaitu terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dan pemulihan korban.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menekankan pentingnya pengawasan terhadap anak untuk mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender.

Ia mengungkapkan bahwa permasalahan ini membutuhkan kepedulian bersama dan harus ditindaklanjuti dengan mengetahui akar permasalahan yang terjadi.

Kepedulian dan kerja sama dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam mengatasi masalah kekerasan berbasis gender di Sumatera Barat, agar penanganan dan pemulihan korban bisa lebih optimal dan preventif.(putra)