Padang-Meminjam istilah anggota DPR RI, Efendi Simbolon, gerombolan pelaku olahraga Sumbar dipimpin Togi Tobing Cs mendatangi kantor Dispora. Mereka minta segera ambil alih kerja KONI Sumbar.
“Ada dua tuntutan yang kami minta kepada Dispora Sumbar, pertama tuntaskan masalah Pekan olahraga provinsi (Porprov) dan cairkan anggaran pembinaan untuk atlet, karena saat ini KONI Sumbar lagi bermasalah hukum, ” ujar Togi P Tobing selaku ketua “gerombolan” pelaku olahraga Sumbar saat diterima Sekretaris Dispora, Alfiandi dan Fuaddi Kabid olahraga di kantornya, Kamis (15/9/2022)
Togi menceritakan bagaimana kondisi olahraga Sumbar sejak pengurus KONI digugat ke Pengadilan Negeri Klas I A Padang. Menurutnya, dengan kasus hukum ini berdampak kepada persiapan atlet menuju Kejurnas dan Pra PON yang bakal digelar tahun ini.
Selain itu, persoalan Pekan olahraga provinsi perlu dipastikan kapan pelaksanaanya dan berapa cabang olahraga yang ikut. Menurutnya, karena pengurus KONI Sumbar sudah melakukan perlawanan dengan statemen yang dikatakan Sekumnya, KONI tidak butuh pengakuan Dispora Sumbar. “Sekarang saatnya Dispora mengambil alih KONI Sumbar dengan mekanisme yang berlaku,” ucapnya.
Sedangkan pakar hukum, Rahmat Wartira SH, menyarankan agar Dispora bikin Pelaksana tugas (Plt) guna membentuk kepanitian Porprov. Selain itu, masalah anggaran pembinaan buat atlet pihak Dispora dapat mencairkannya dan tidak perlu melalui KONI.”Yang punya uang pemerintah, kok. Sekarang kita harus kerja cepat karena akhir tahun sudah dekat,” ujar mantan Ketua Harian IPSI Sumbar itu.
Ketua Umum cabor Sambo itu minta pihak Dispora Sumbar segera membikin KONI versi pemerintah. Sebab, KONI yang dipimpin Roni Pahlawan adalah KONI Mandiri.”Jadi kami mendukung adanya KONI versi pemerintah. Ini demi menyelamatkan olahraga Sumbar,” sebut tokoh pendiri Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Sumbar.
Pertemuan yang hampir berlangsung tiga jam tersebut disambut baik oleh pihak Dispora Sumbar. Sekretaris Alfiandi dan Kabid Olahraga Fuaddi mengucapkan terimakasih kepada gerombolan yang dipimpin Togi Tobing rata-rata pengurus Pengprov yaitu, Erwin Awal dan Azwar Akip dari Porlasi, Deno Indra Firmansyah (Dayung), Ediswal (Gulat), Efendi (Pertina), Alex Dino (Biliard) dan Rahmat Wartira (Persambi).
Sekretaris Dispora Sumbar, Alfiandi menyebutkan, persoalan anggaran saat ini sangat sulit mekanismenya, karena sudah beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan dana KONI yang tersisa untuk pembinaan atlet sekitar Rp 900 juta.”Kita akan upayakan secepatnya mencairkan dana yang tersisa itu,” ujarnya.
Sedangkan kenapa KONI Sumbar tidak diundang pada pertemuan membahas Porprov, tak lain demi menjaga perasaan pihak yang berseberangan dengan KONI.” Jadi kita mengambil jalan tengah saja. Apalagi sekarang KONI sedang digugat secara hukum,” jelas Alfiandi yang baru tiga bulan menjabat sebagai Sekretaris Dispora Sumbar.
Kabid Olahraga Fuaddi menambahkan, kepengurusan KONI Sumbar saat ini melanggar AD/ART KONI. Sebab, ada pasal terbaru mengatakan tidak boleh rangkap jabatan. Contohnya, Wakil Ketua Umum I juga Ketua Pengprov Perbasi begitu juga yang lainnya.
“Selain itu mengenai Pergub tahun 2016 masih berlaku yang menyebutkan, ASN atau PNS tidak boleh jadi pengurus KONI. Meski ada undang-undang yang Pergub kan belum dicabut, karena mencabut Pergub lewat Pergub,“ jelasnya. (almadi)