Setelah Delapan Tahun menanti, Kota Padang kembali raih Piala Adupura. Sebuah prestasi yang bisa dibanggakan oleh pemimpin daerah ini agar bisa meraih simpati warga demi keberlanjutan singasana yang berpoles ke sederhanaan.
Namun, dibalik semua itu, tidak banyak yang tau atau mungkin tidak mau tau, ada derita dan air mata petugas kebersihan, yang setiap hari mulai dari subuh buta hingga malam gulita, bergelut dengan sampah dan bercanda dengan baunya yang menyengat.
Tidak hanya itu, nasib mereka juga dipermainkan oleh oknum petinggi di Dinas Lingkungan hidup Kota Padang dengan melakukan pemotongan gaji mereka yang relatif hampir dibawah UMR.
Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, tahun 2017 ini, Dinas Lingkungan Hidup mempekerjakan 500 lebih relawan kebersihan dengan honor per orang Rp 1,9 juta setiap bulan.
Namun setelah ditelusuri lebih jauh, Rp 1,9 juta itu hanya diatas kertas, realitanya menurut pengakuan mereka, yang diterima hanya Rp 1,250.000,-. tidak hanya sampai disitu, gaji mereka itu juga dipotong dengan dalih iuran BPJS dan Kas serta uang pakaian. Pada hal soal pakaian telah ada anggarannya di dinas tersebut.
Menurut beberapa orang relawan yang takut namanya diekspos, honor yang mereka terima setelah pemotongan berkisar Rp1.175.000,- per bulan. Jumlah tersebut diterima kalau mereka rutin bekerja setiap hari tanpa ada absen atau bolos. Bagi bolos akan dipotong lagi Rp 40.000 per hari. Karena merasa lemah dan tidak berdaya, mereka tidak bisa protes atau komplain.
Malangnya, dulu sebelum Adipura diarih, mereka pernah dijanjikan dapat reward Rp 500 ribu per kepala, namun setelah sukses dapat adupura janji tersebut hilang tanpa kesan. Ironisnya, justru 4 orang pejabat Dinas Lingkungan Hidup tersebut yang memperoleh reward umroh gratis dari Pemko Padang.
Dari hasil penelusuran Tim Investigasi Sumbar Post di lapangan, ada beberapa item anggaran di Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 ini, diduga diselewengkan oleh sejumlah oknum. Seperti, Pengadaan perlengkapan keselamatan kerja lapangan sebanyak 3800 pasang dengan anggaran Rp 368.500.000,-. Ironisnya, meski anggaran telah tersedia, gaji relawan kebersihan masih saja dipotong dengan alasan untuk baju seragam.
Tidak hanya itu, ada anggaran untuk pembelian ban kendaraan opersional Rp 923.396.874,- untuk 1810 buah ban, namun kenyataan dari pengamatan di lapangan, mobil operasional khususnya truk pengangkut sampah tidak bannya yang diganti baru, bahkan ban yang tidak layak pakai tampak hanya divulkanisir atau “tambah ragi”.
Tidak diketahui secara pasti, siapa oknum yang bermain pada kejanggalan beberapa item tersebut, namun ada kesan anggaran yang besar dari pemko Padang terkesan disalahgunakan oleh oknum di dinas yang mengelola sampah ini.
Untuk penelusuran lebih lanjut, Tim Investigasi Sumbar Post mencoba melakukan konfirmasi pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Al Amin S.Sos, MM, dikantornya, tidak bisa ditemui karena menurut staf, kepala dinas sedang sibuk ada acara dengan walikota.
Ketika konfirmasi dilakukan ke ponselnya 081266273***, tidak aktif meski dihubungi berulangkali sampai berita ini diturunkan. (Tim)
