Padang-Musyawarah Provinsi (Musprov) ke III Persatuan Olahraga Sepatu Roda (Porserosi) Sumbar yang akan digelar Februari 2022 mendatang dinilai melanggar AD/ART organisasi. Diharapkan calon ketua hati-hati kalau ingin maju. Jangan kena jebakan!
“Mereka tidak pernah melakukan rapat secara organisasi, tiba-tiba saja melakukan Musprov untuk pemilihan pengurus baru. Jadi tidak melalui mekanisme yang benar,” ujar Sekum Porserosi, Rudi Horizon, Selasa (25/1/22).
Alforki Martha sebagai ketua umum dianggap kurang cakap dalam memimpin sebuah organisasi. Dia selalu mengambil keputusan tanpa musyawarah ibaratnya seperti memimpin perusahaan. “Jadi tolong bedakan memimpin organisasi dengan perusahaan,” sebut ketua bidang organisasi Porserosi Sumbar Dr.Edi Suandi,SE MM.
Edi mengaku merasa tidak nyaman ‘ensecure’, karena untuk pelaksanaan agenda Musprov ini direncanakan secara diam-diam oleh ketua Alforki Martha bersama beberapa orang saja. Jangankan rapat pleno pengurus, rapat pembentukan panitia saja, kami sebagai pengurus tidak pernah tau. Kalau memang tak paham caranya, banyaklah bertanya, adakan Musyawarah atau rapat pengurus,” ucapnya.
Rudi Horizon merasa heran dengan keputusan yang diambil Alforki, tanpa adanya rapat pengurus dia berani menggelar Musprov ini. “Saya tau akan ada musprov, setelah beberapa orang pengurus menghubungi saya, bahwa akan ada musprov akhir bulan ini, bahkan sudah ada ketua panitianya dan lokasi pelaksanaannya,” kata Rudi.
Ketika dikonfirmasikan ke Arfan Rosyda ketua bidang pertandingan dan perwasitan Pengprov Porserosi Sumbar yang ditunjuk sebagai ketua penitia pelaksana Musprov. Tidak mau komentar dan mengelak untuk ditulis.
Rudi menilai, seakan ada pra-kondisi jelang pelaksanaan Musprov ini untuk satu orang calon. Sementara di sisi lain kata dia, sesuai dengan SK perpanjangan kepengurusan Pengprov Porserosi Sumbar yang diterbitkan oleh PB Porserosi tanggal 4 April 2021, pengurus wajib mengaktifkan seluruh cabang yang ada di kabupaten/kota, dalam rangka persiapan Musyawarah Provinsi.
Namun kenyataannya, banyak cabang yang tidak aktif, kalaupun ada yang akan melakukan reorganisasi, Diantaranya Pengcab Dharmasraya,Pengcab Kota Payakumbuh,Pengcab Kota Bukit Tinggi,Pengcab Pasaman Barat,Pengcab Kabupaten Solok,dan Pengcab Pesisir Selatan.
Sementara ada pengurus pengcab yang justru dipermudah penerbitan SKnya, meski tanpa sepengetahuan Sekretaris umum sekalipun. “Ini organisasi olahraga yang menjunjung tinggi sportifitas. Kalau memang sportif, ngapain harus diam-diam?. Banyak pengurus yang bertanya kepada saya, apa yang mesti saya jawab?. Kan ndak lucu, kalau harus saya katakan kepada mereka, bahwa musprov ini sudah diselesaikan saja oleh Alforki Cs,” ucapnya.
Informasi yang didapat, sudah beredar selebaran di sejumlah group WA terkait mekanisme pencalonan calon ketua umum Pengprov Porserosi Sumbar. Dalam pemberitahuan itu juga tercantum jadwal pelaksanaan Musprov Porserosi Sumbar yang akan digelar pada Jum’at 28 Januari 2022 di Pendopo rumah dinas Walikota Pariaman.
Hal yang sama juga diungkapkan olah Bendahara Umum Pengprov Porserosi Sumbar, Lynda Djanas SH,M.Kn. menurutnya, jangankan dilibatkan dalam pembentukan panitia Musprov, sejak dirinya menjabat sebagai bendahara umum dari 2017 silam hingga kini, belum pernah sekalipun diundang bahkan dilibatkan dalam berbagai kegiatan Porserosi.
“Saya dengar sering ada ivent, tapi tak sekalipun saya dilibatkan. Jadi fungsi sebagai bendahara umum itu apa, saya juga tidak tahu,” kata Lynda.
Terpisah, ketua dewan pembina pengprov Porserosi Sumbar Syaiful,SH,M.Hum mengungkapkan, ihwal terbentuknya pengurus pengprov Porserosi Sumbar pada 2017 lalu.”Yang menerima mandat Porserosi Sumbar itu saya dari PB Porserosi, saudara Alfroki saya tempatkan sebagai Ketua umum dan saudara Rudi Horizon sebagai sekretaris umum, namun saya lihat perjalanan porserosi Sumbar selama 2 tahun belakangan ini tidak ada kemajuan,” ujar mantan Ketum Koni Sumbar.
Penilaian Syaiful bukan tanpa alasan. Pertama kata dia, dilihat dari hasil Pra PON di Bekasi, tidak ada satupun atlit yang lolos mengikuti PON Papua. kedua tidak ada melakukan rapat kerja/rakor yg mana harus dilakukan sesuai amanah AD/ART Porserosi.
Ia juga melihat Pengurus Porserosi tidak lagi sejalan, karena dari sekian banyak pengurus yang ada namanya dalam SK kepengurusan, hanya beberapa orang saja yang aktif. “Saya dengar akan di laksanakan Musorprov pada akhir bulan ini, namun pembentukan Panitia dan TPP tidak melalui Rapat pleno pengurus, ini sangat-sangat menyalahi AD/Art Porserosi, wajar mayoritas pengurus Porserosi Sumbar dan pengurus cabang tidak menerima perlakuan ketuanya yang otoriter,” tambahnya.
Ia berharap, pelaksanaan Musprov ini jangan memberi malu bagi yang mencalonkan diri sebagai ketua umum Porserosi Sumbar, lantaran prosesnya cacat dan melanggar AD/ART.”Nanti akhirnya juga kurang baik, lebih baik ikuti saja sesuai dengan aturan yang benar,” tuturnya. (almadi)
