Bupati Pasaman Barat Yulianto bikin kejutan dengan mengambilalih tugas KONI. Ini dibuktikan, munculnya surat undangan untuk semua cabang olahraga yang mengikuti Pekan Olahraga Provinsi XVI tahun 2020 di Pasbar.
Undangan tersebut langsung ditandatangan H. Yulianto dengan tembusan ke Gubernur Sumbar, Kadispora Sumbar dan Kadispora Pasbar. Dalam undangan itu terdapat enam agenda yang dibahas yaitu, pembentukan Steering Comite (SC) Porprov XVI, pembentukan dewan hakim, pembentukan kepanitian percabang olahraga, pembahasan pelaksanaan Pra Porprov, pembahasan peraturan umum Porprov XVI dan pembentukan tim keabsahan pendaftaran atlit sidragon.
Menurut Fazril Ale, semua agenda yang akan dibicarakan pada pertemuan itu bukanlah domainnya bupati. Tapi adalah domainnya KONI Sumbar, jika dipaksakan juga hanya pada poin ketiga yaitu, pembentukan kepanitian percabang olahraga. Tapi perlu diingat itupun termasuk domainnya pengurus cabor sedangkan bupati sebagai pembicara.”Jadi tidak seenak kita saja melabrak aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya,” ujar petinggi KONI Sumbar itu.
Porprov kali ini memang unik dan tak pernah terjadi. Padahal sebelumnya, tuan rumah selalu didampingi KONI Sumbar guna membahas kepanitian serta pembentukan Steering Comite. Keberanian bupati menggelar Porprov tanpa melibatkan induk organisasi olahraga patut diacungi jempol. Mungkin bupati merasa mampu berkerja sendiri.
Pengambilalihan oleh bupati itu melanggar pasal 16 ayat 2 aturan Pekan Olahraga daerah yang menyebutkan, pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud ayat 1, ditugaskan kepada KONI Provinsi dan kabupaten/kota. Berarti tampak sekali bupati tidak memahami aturan yang berlaku.
Ini ibarat, gubernur selaku tuan rumah PON tidak melibatkan KONI Pusat dalam pelaksanaan kegiatan olahraga multi ivent. Bagi Yulianto selaku orang nomor satu Pasbar tentu punya kekuasaan yang tak bisa dibantah. Jika dia tidak butuh KONI dalam pengembangan olahraga tidak perlu pula insan olahraga kecil hati.
”Kita tidak ada kecil hati, malahan mendukung kebijakan yang diperbuat bupati. Bagi cabor yang diundang silahkan datang guna membahas agenda Porprov XVI 2020. Kita tetap mendoakan pelaksanaan Porprov mendatang berjalan sukses,” ujar Sareng Suprapto, Ketua Media Humas KONI Sumbar yang juga mantan wasit tinju nasional.
Jika Yulianto memaksakan kehendaknya berarti dia sudah melangkahi gubernur Sumbar. Sebab, sebelum agenda tersebut dilaksanakan apakah sudah dibentuk Pantia Besar Porprov XVI yang di SK oleh gubernur Sumbar? Jika belum, ini merupakan satu bentuk perlawanan yang dilakukan bupati.
Ketika persoalan ini dikonfirmasikan kepada Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Yudesri lewat telpon selulernya langsung dimatikan. Sebelumnya telpon hidup lalu dimatikan dengan nada sibuk. (almadi)
