Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sumatera Barat meminta partisipasi bidan untuk kebih memperhatikan masyarakat dalam penanganan pemasangan Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Pasalnya partisipasi masyarakat dalam pemasangan MKJP masih rendah.
Masyarakat yang menggunakan metoda kontrasepsi jangka panjang ( MKJP ) baru mencapai 12,86 %. Masih jauh dari sasaran RPJMN 2014 – 2019 yaitu berkisar di angka 21,70 persen.
Saat ini alat kontrasepsi non MKJP sangat tinggi tingkat putus pakainya dan sangat diminati masyarakat. Dari tahun ke tahun pencapaian alat kontrasepsi Non MKJP di Sumbar seperti suntik, pil dan kondom jumlahnya mencapai 69,94 persen.
“Untuk itu saya sangat berharap dalam Bhakti sosial ini pelayanan KB diarahkan lebih banyak ke alat kontrasepsi MKJP yang tingkat efektivitasnya sangat tinggi,namun partispasi masyarakat masih rendah,”ucap Kepala BKKBN Sumbar H Syahrudin dalam Bulan Bakti IBI se Sumbar Rabu (3/5) di Islamic Center Painan.
Sesuai dengan tema Bulan Bakti IBI tahun ini ini “Bidan Mengawal Kesehatan Keluarga Dengan Layanan Holistik dan Berkesinabungan”, Syahrudin mengira sangat tepat bidan mengawal kesehatan keluarga dengan layanan Holistik.
Artinya harapan untuk dapat meningkatkan jumlah peserta KB MKJP yang tingkat keberlangsungannya sangat tinggi dapat dilaksanakan, sehingga pada akhirnya akan dapat menurunkan Total Fertility Rate (TFR) dan sekaligus dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan yang masih cukup tinggi.
Melalui Bhakti IBI KB Kes ini juga, Syahrudin mengharapkan dapat mendukung salah satu agenda proritas pembangunan Nawacita pemerintahan Jokowi-JK yaitu cita ke tiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui kampung KB.
Kampung KB memprioritaskan wilayah dengan kriteria seperti daerah miskin, padat penduduk, wilayah nelayan, daerah kumuh perkotaan, daerah tertinggal dan daerah perbatasan agar penduduk yang berada didalam wilayah tersebut dapat merasakan manfaat program pembangunan secara langsung,khususnya program KKBPK.
Secara konsep, Kampung KB merupakan lokasi penggarapan Program KKBPK secara utuh yang membutuhkan sinergitas potensi internal dan eksternal BKKBN dan jajaran OPD kabupaten/kota.
Kampung KB adalah bentuk miniatur Program KKBPK secara keseluruhan dan merupakan tempat untuk “membumikan” Program KKBPK secara komprehensif sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di Kampung KB tersebut.
Pihaknya juga meminta bidan memperhatikan Program KB pasca salin. Selama ini program dimaksud cukup berhasil dengan capaian program sekitar 50 persen pada tahun 2013, namun pada tahun 2016 turun menjadi 19 persen.
“Setelah dilakukan evaluasi ternyata program KB pasca Salin tidak bisa hanya difokuskan dirumah Sakit saja tetapi juga harus dilaksanakan pada faskes tingkat pertama. Untuk itu kami berharap melalui Bhakti Sosial IBI ini bisa, mengangkat capaian KB Pasca Salin,”pintanya.
Syahrudin pun dalam sambutan itu percaya kegiatan bhakti sosial IBI-KB-Kes sangat memiliki makna yang besar dan strategis dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan kebersamaan dalam melaksanakan pelayanan KB dan kesehatan kepada keluarga-keluarga miskin, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekarang dan yang akan datang.
“Ikatan Bidan Indonesia (IBI) merupakan organisasi profesi yang telah diakui keberhasilannya oleh pemerintah dan masyarakat sejak tahun 1951, selama ini telah memberikan pelayanan KB melalui Bhakti Sosial KB Kesehatan. Karena kerja keras dan peran serta IBI dilapangan akan membangun keluarga kecil Bahagia dan Sejahtera yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita semua,”jelasnya.(Ridho)
