Kuningan–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Progresnya kini telah mencapai 75,88% dan ditargetkan rampung akhir 2018.
Bendungan Kuningan merupakan salah satu dari 65 bendungan yang dibangun Kementerian PUPR pada periode 2015-2019 untuk mendukung ketahanan pangan dan air sebagai Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Bendungan Kuningan memiliki volume tampung total sebesar 25,9 juta m3. Air dari bendungan ini akan melayani dua daerah irigasi di dua Kabupaten, yakni Daerah Irigasi (DI) Cileuweung di Kabupaten Kuningan seluas 1.000 hektar dan DI Jangkelok di Kabupaten Brebes seluas 2.000 hektar.
“Bendungan ini kapasitas tampungnya 2 kali lebih besar dari Bendungan Raknamo di NTT yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Ditargetkan selesai akhir tahun 2018 ini. Manfaat lainnya adalah pengendalian banjir, sumber air baku sebesar 300 liter/detik dan energi listrik tenaga air sebesar 500 KWH,” ujar Menteri Basuki saat meninjau lokasi pembangunan Bendungan Kuningan, Kamis (24/5/2018).
Ditambahkan Menteri Basuki, karena manfaat bendungan tersebut digunakan oleh dua provinsi, maka dalam pembangunannya juga melibatkan kerjasama antara Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung dengan daerah hulu yaitu Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan daerah hilir Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
Kerjasama tersebut mencakup pembebasan lahan, penanganan aspek sosial dan lingkungan, serta penanganan cagar budaya dan cagar alam di sekitar bendungan.
“Ini juga satu bentuk kerja sama antar kabupaten karena Bendungan Kuningan ini dimanfaatkan tidak hanya untuk warga Kuningan tapi juga untuk warga Kabupaten Brebes. Bendungan ini juga berpotensi untuk meningkatkan kawasan wisata di Kuningan karena juga tidak jauh dari pemukiman sehingga harus kita tata betul kawasannya,” kata Menteri Basuki.
Biaya pembangunan bendungan yang membendung Sungai Cikaro, anak Sungai Cijalengkok senilai Rp 491,4 miliar yang tertuang pada nilai kontrak awal. Pekerjaannya telah dimulai sejak 2013 oleh PT. Wijaya Karya – PT. Brantas Abipraya KSO selaku kontraktor pelaksana.
“Karena penandatangan kontraknya sudah sejak 2013 dan sempat terhenti karena permasalahan lahan, sehingga terjadi eskalasi akibat inflasi. Total _cost of money_ jika dihitung menjadi sekitar Rp 510 miliar,” jelas Menteri Basuki.
Progres pembangunan bendungan tipe urugan dengan panjang puncak 229 m dan dilengkapi terowongan pengelak sepanjang 218,42 meter tersebut telah mencapai 78,98%. Selanjutnya akan dilakukan pengisian air bendungan (impounding) pada awal 2019.
Turut mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung Bob Arthur Lambogia, Kepala BBPJN VI Atyanto Busono, Direktur Rumah Khusus Ditjen Penyediaan Perumahan Christ Robert Panusunan Marbun dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)
