Padang- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, turun langsung menyalurkan bantuan kepada Pondok Pesantren Harakatul Quran di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Kamis (4/12/25).
Bantuan berupa uang tunai untuk pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) itu diberikan setelah pesantren tersebut diketahui belum mendapatkan bantuan sejak banjir bandang melanda wilayah itu.
Pesantren yang berdiri di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kabung Ganting itu mengalami kerusakan parah. Sekitar 70 persen bangunan dilaporkan ambruk dan hanyut terseret derasnya aliran sungai saat bencana terjadi. Sejumlah fasilitas vital seperti masjid, ruang belajar, hingga tempat tidur ustaz turut hilang terbawa arus.
Muhidi menyayangkan lambatnya penanganan terhadap pesantren tersebut, mengingat tingkat kerusakannya yang cukup berat. Ia menegaskan perlunya kolaborasi berbagai pihak untuk membantu pemulihan.
“Pesantren ini luput dari bantuan sejak awal bencana. Saya mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah kota, provinsi, hingga Kemenag, untuk bersama-sama membantu. Proses pembangunan gedung memang butuh waktu, maka hari ini saya prioritaskan bantuan yang paling mendesak, yaitu MCK,” ujar Muhidi.
Selain bantuan uang tunai untuk pembangunan MCK, rombongan DPRD Sumbar juga membawa sejumlah perlengkapan kebutuhan santri, termasuk tempat tidur dan paket sembako, agar santri yang masih bertahan dapat menjalani hari-hari dengan lebih nyaman.
Sementara itu, Kepala Yayasan Pesantren Harakatul Quran, Roni, mengungkapkan saat ini hanya tersisa bangunan asrama dan dua ruang belajar yang masih berdiri. Aktivitas belajar mengajar terpaksa dihentikan sementara karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan.
Pesantren Harakatul Quran menampung 60 santri. Namun pascabencana, sebagian besar telah dijemput keluarga demi keselamatan, dan hanya beberapa santri yang masih bertahan di asrama.
“Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan bantuan ini. Semoga menjadi awal dari percepatan pemulihan pesantren,” ujar Roni.
Bantuan ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kegiatan pendidikan di pesantren tersebut sekaligus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi lembaga pendidikan terdampak bencana yang luput dari penanganan.(gulo)
