APBD Koni Sumbar yang diperuntukan buat PON 2020 Papua kembali diacak-acak oleh SKPD evaluator. Awalnya, dianggarkan Rp 72 M, akhirnya disetujui Rp 36 M. Itu tanpa sepengetahuan Koni Sumbar.
Menurut Refdiamon, ini tidak logis dan jauh yang diharapkan. Anggaran sebesar itu tidak pantas buat Koni Sumbar karena jarak provinsi Papua sangat jauh dan perlu biaya dua kali lipat. “Saya jadi heran kenapa dana APBD diputuskan sepihak tanpa membawa serta pengurus Koni. Harusnya, sebelum anggaran tersebut ketok palu, Koni Sumbar dengan SKPD evaluator duduk bersama guna membicarakan mana yang patut dicoret. Karena yang memahami kegunaan anggaran adalah Koni bukan yang lain,”ujar mantan pejabat badan keuangan daerah itu.
Dana terbilang minim itu, Refdiamon merasa pesimis olahraga Sumbar bakal mampu meraih prestasi. Untuk itu dia minta KONI dengan Dispora Sumatera Barat agar menjalin kekompakan dan keakraban, demi suksesnya pembinaan olahraga.
“Saya melihat adanya pertentangan KONI dengan Dispora. Karena tak wajar rasanya Dispora Sumbar mengevaluasi anggaran tanpa sepengatuan pengurus KONI. Padahal, Dispora sebagai SKPD evaluator harus mengundang KONI untuk lakukan verifikasi setiap anggaran. Sebab, masalah tekhnis anggaran pengurus KONI lebih tahu mana anggaran prioritas mana yang tidak,” Ucap Refdiamon usai acara penatalaksana dan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI.
Refdiamon mengungkapkan, secara diam-diam Dispora mengevaluasi dan memotong anggaran untuk KONI Sumbar. Anehnya, tanpa dibawa serta KONI sebagai pengusul anggaran, untuk persiapan serta pelaksanaan PON XX tahun 2020.” Padahal dipotongnya setengah dari pengajuan anggaran KONI Sumbar baru tahapan awal evaluasi. Masih panjang jalan yang dilewati, sampai anggaran itu ketok palu,” jelasnya.
Kemudian dalam rinciannya, tahapan awal anggaran pertama adalah dievaluasi SKPD evaluator. Setelah diverifikasi dan telah disepakati, tahapan kedua adalah mengajukan ke TAPD Pemprov Sumbar. Nantinya Tim TAPD bakal menyesuaikan anggaran, sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memasukkannya ke Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) untuk dibahas bersama Anggota DPRD Sumbar.
“Perjuangan itu berdarah-darah ketika anggaran masuk penyusunan Rancangan APBD. Sebab, banyak penyesuaian-penyesuaian. Bisa jadi dari Rp 36 miliar ini, dipotong lagi,” kata Refdiamon merinci. Setelah itu, anggaran yang telah dibahas dan disetujui bersama sama DPRD, menjadi Rencana Kerja Anggaran (RKA). Jika RKA sudah keluar, sulit untuk merobah lagi anggaran yang telah diplot.
Apakah mungkin bakal bisa ditambah lagi pada APBD Perubahan? Sulit rasanya, kata Refdiamon. Karena tahun 2020 Pemprov Sumbar sebagai tuan rumah berbagai ivent nasional. Jadi bersiap-siaplah pengurus KONI Sumbar berhadapan dengan banyak masalah dampak minimnya menuju PON Papua.
Sementara itu, Kadispora Sumbar, Bustavidia usai acara pembukaan mengakui dana hibah yang diterima KONI sangat kecil. Untuk itu, dia akan mengusulkan kembali pada APBD perubahaan.”Saya akan usulkan nanti tambahan anggaran buat KONI pada APBD Perubahan. Karena kita tentu melihat berapa jumlah atlet yang lolos PON Papua,”ujarnya pada pers.
Sedangkan Ketua KONI Sumbar, Syaiful tak banyak bicara dia pasrah saja, karena dia memahami tahun 2020 banyak ivent yang digelar di Ranah Minang. Kalau bicara idealnya dana buat kontingen Sumbar tentu dua kali lipat dibandingkan PON 2016 Jabar. Kalau PON lalu, KONI mendapat Rp 30 M, apakah wajar di Papua sebanyak itu juga?”Bedanya tambah Rp 6 milar. Perlu diingat biaya akomodasi dan transportasi tidak sama dengan pulau Jawa,”ujarnya. (almadi)
