PADANG-Ketua KONI Sumatera Barat, Hamdanus, mengirim sinyal ke seluruh jajaran pengurus. Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara semuanya bisa dicopot jika melanggar pakta integritas.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Ini adalah peringatan era “zona nyaman” pengurus KONI Sumbar resmi berakhir.
“Tidak ada garansi untuk siapa pun. Wakil Ketua Umum bisa diberhentikan. Ketua Umum pun bisa. Saya sendiri juga tidak punya jaminan,” kata Hamdanus tegas dalam dialog di Padang TV, Senin (5/1/2026).
Bahasanya lugas, nadanya keras. Disiplin dijadikan harga mati, jabatan diposisikan sebagai amanah bukan hak yang bisa dinikmati sambil lalu. Hamdanus menyebut, pakta integritas yang ditandatangani seluruh pengurus bukan hiasan dinding,
Namun, di tengah gebrakan tersebut, muncul pertanyaan sekeras itu kah aturan akan ditegakkan ke semua pihak? Atau hanya berhenti di level slogan?
Pasalnya, hingga kini masih ada pengurus KONI Sumbar yang berstatus anggota aktif Polri. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah tegas, aparat Polri aktif dilarang menduduki jabatan di organisasi olahraga. Anehnya, persoalan sensitif ini belum sekalipun disentuh secara terbuka oleh Hamdanus.
Tak hanya itu. Praktik rangkap jabatan juga masih menjadi rahasia umum. Sejumlah pengurus cabang olahraga yang menjabat Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) cabor, masih nyaman duduk di struktur KONI Sumbar. Padahal, instruksi KONI Pusat dengan gamblang mengharamkan KSB cabor merangkap jabatan di KONI provinsi maupun kabupaten/kota.
Ironisnya, saat dimintai klarifikasi melalui sambungan telepon, Hamdanus tak diangkat telponnya.
Di sisi lain, Hamdanus menegaskan bahwa KONI Sumbar tak boleh dipenuhi pengurus “penikmat kursi” yang hanya berburu status, tanpa kontribusi nyata bagi pembinaan olahraga.
“Saya tidak suka pengurus KONI yang tidak disiplin. Tidak ada gunanya,” ujarnya tanpa tedeng aling-aling.
Menurutnya, persoalan anggaran masih bisa dicari jalan keluar. Namun jika disiplin dan komitmen runtuh, maka KONI akan hancur dari dalam.
“Kalau uang kurang, masih bisa kita cari. Tapi kalau disiplin tidak ada, hancur semuanya,” tegasnya.
Hamdanus bahkan menegaskan, meski KONI bukan institusi militer atau kepolisian, standar disiplin tidak boleh kalah keras. “Kita boleh bukan tentara, bukan polisi. Tapi soal disiplin, KONI tidak boleh kalah.” (almadi/*)
