PADANG – Pemerintah Kota Padang akan menerapkan sistem tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi (e-Government) yang sebelumnya telah diterapkan Pemerintah Kota Surabaya. Penerapan ini diharapkan akan menunjang laju pemerintahan Kota Padang ke depannya.
Sebagai bentuk akan diterapkannya e-Government oleh Pemko Padang, Wakil Walikota Padang Emzalmi telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu juga dilakukan penandatanganan MoU dengan Kabupaten Sidoarjo. MoU ini ditandatangani di Balaikota Surabaya, Rabu (28/9) lalu.
MoU dengan Pemko Surabaya terkait perencanaan anggaran. Sedangkan MoU dengan Kabupaten Sidoarjo terkait perizinan. Emzalmi usai menandatangi MoU tersebut mengatakan penerapan e-Government di Kota Padang akan meminimalisir terjadinya praktik korupsi. Sebab dengan adanya e-Government akan tercipta pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Penerapan e-Government ini didukung penuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan penerapan sistem tersebut akan terciptanya pemerintahan yang baik dan berdampak kepada masyarakat.
Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Corri Saidan mengatakan bahwa nantinya pengelolaan perencanaan penganggaran dan perizinan akan berbasis IT. Corri menuturkan setelah penandatanganan MoU akan ada workshop penganggaran dan perizinan.
“Ini akan menjadi momen penting, apalagi pada 1 Januari 2017 nanti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diperbaiki, sehingga dengan e-Government ini akan memperbaiki sistem perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan Pemko Padang,” sebutnya.
Corri melihat, dengan penerapan e-Government juga akan memantau dana efektif dan efisien. Serta akan mempercepat pelayanan perizinan.”Nantinya masyarakat tidak harus datang berurusan ke BPMPTSP, karena lewat sistem ini, masyarakat dapat memantau urusan perizinan dari rumah,” sebutnya.
Corri menyebut agar seluruh SKPD di lingkup Pemko Padang tidak setengah-setengah dalam menerapkan sistem ini. Apalagi sistem milik Pemko Surabaya ini sudah difasilitasi oleh KPK. “Bapak Wawako sudah mengarahkan agar sistem ini bisa dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Nantinya kita juga akan melaksanakan workshop terkait ini pada pertengahan Oktober ini,” paparnya.(*)
