Jakarta – Wakil Presiden HM Jusuf Kalla menyebutkan butuh dua tahun untuk memulihkan kerusakan pascagempa yang disertai tsunami yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah seperti Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Pemulihan dilakukan secara bertahap yakni masa tanggap darurat dilanjutkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meninjau progres penanganan tanggap darurat di Kota Palu, Jumat 5 Oktober 2018.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang turut dalam rombongan Wapres Jusuf Kalla mengatakan pemulihan tersebut termasuk fasilitas publik seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah dan masjid.
Untuk ribuan rumah yang hancur akibat likuifaksi yang terjadi di Balaroa dan Petobo akan dilakukan relokasi. Saat ini sudah ada beberapa lokasi tanah milik Pemerintah yang bisa menjadi tempat relokasi penduduk. Namun Menteri Basuki lokasi tersebut masih akan didiskusikan dengan BMKG, Badan Geologi dan para pakar lainnya mengenai sisi keamanan dari kemungkinan terjadinya gempa di masa depan.
“Relokasi perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang. Oleh karenanya Pemerintah akan membangun hunian sementara (Huntara) yang ditargetkan rampung dalam 2 bulan. Makin cepat Huntara selesai, makin cepat penduduk bisa pindah dari tenda,” kata Menteri Basuki.
Hal ini berbeda dengan penanganan gempa di NTB yang tidak ada relokasi sehingga tidak dibangun hunian sementara. Titik-titik lokasi yang akan dibangun Huntara akan disepakati bersama dengan Pemerintah Kota Palu.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menjelaskan dalam masa tanggap darurat, Kementerian PUPR fokus terhadap empat tugas yakni, membantu evakuasi korban bencana, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembersihan kota dari puing-puing bangunan, dan penyelesaian masalah konektivitas.
“Untuk konektivitas saat ini jalan jalan sudah mulai terbuka dari mulai lintas barat, lintas tengah, lintas timur, dan perbaikan dua jembatan di jalan nasional, dengan terbukanya konektivitas, bantuan logistik sudah mulai lancar,” kata Danis beberapa waktu lalu.
Danis menambahkan, dalam menyediakan air bersih dan sanitasi bagi pengungsi, Kementerian PUPR juga telah menyediakan 22 Hidran Umum (HU) berkapasita masing-masing 2.000 liter yang tersebar di 18 titik.
Lokasi-lokasi HU diantaranya di Lapangan Watulempo, Halaman Balaikota, Bundaran Biromaru, Bundaran STQ, Makorem, Mesjid Raya, Mako Sabara Paboya, Lapangan Anoa, Lapangan Perdos, Lapangan Dayodara, GOR Srikandi, Kampung Siswa (Kel. Baiya), Kel. Patoloan Boya, BTN Lasonni, Mako Set Brimob Mamboro, Lapangan Bonja Vera di Kabupaten Donggala (2 unit), Lapangan Kawatuna (2 unit), dan Gedung RRI Palu (2 unit).
Untuk menyediakan air bersih, selain hidran umum dan mobil tangki air, Kementerian PUPR mengirimkan mobil IPA (Instalasi Pengolahan Air) yakni 2 unit dari Surabaya dan 1 unit Bekasi. Ketiga mobil telah tiba di Palu dan digunakan memenuhi kebutuhan air bersih pengungsi.
Untuk pembersihan Kota Palu dan Donggala dan pemulihan akses jalan, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat. Total alat berat yang sudah beroperasi terdiri 26 excavator, 12 dump truck, 6 wheel loader, 6 buldozer, 1 unit rock breaker dan 1 unit backhoe loader. Jumlah alat berat akan ditambah yang dikirim dari kota-kota di Pulau Sulawesi.
Alat berat untuk evakuasi korban dan pembersihan puing-puing di Hotel Roa-roa dioperasikan 1 unit rock breaker. Di permukiman Balaroa dioperasikan 5 ekcavator, 1 buldozer, 1 dump truk dan 1 wheel loader dan Perumahan Petobo sebanyak 7 ekcavator, 1 dump truck dan 1 back hoe loader.
Dalam pemulihan akses jalan di Kebon Kopi sebanyak 7 ekcavator, 5 buldozer, 5 dump truck dan 1 wheel loader. Di ruas Loli – Taman Ria Tipodan Bulili dioperasikan 1 ekcavator dan 1 wheel loader. Untuk ruas jalan Juanda – Diponegoro di Kota Palu dioperasikan 5 ekcavator, 5 dump truck dan 3 wheel loader dan 1 ekcavator di Sigi dan Langaleso. (*)
