PADANG – Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebut bahwa dirinya merasa prihatin terhadap kondisi persaingan pasar semen di Indonesia, sejak perusahaan semen asing, khusunya China, telah memasuki pasar semen Indonesia.
Bahkan, kata Irwan, perusahaan tersebut juga sudah mendirikan sejumlah pabrik baru di Indonesia, dan berdampak kepada over supply-nya semen dari industri semen yang sudah sejak dulu beroperasi di Indonesia, termasuk Semen Padang.
Namun sebagai Gubernur Sumbar, dirinya berharap agar pemerintah pusat menstop pendirian pabrik baru. Sebab, dirinya sebagai gubernur tak bisa berbuat banyak. Karena kewenangan untuk menstop pabrik baru berada di tingkat pusat.
“Pemerintah daerah tidak berdaya. Kewenangan berada di pusat. Otoritas berada di pusat. Kami berharap di Pusat menstop pendirian pabrik baru,” kata Irwan Prayitno saat menghadiri Kongres Nasional V Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP ISI) di Padang, Kamis (19/7/2018) sore.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sendiri hadir untuk menutup kongres yang diikuti oleh sembilan delegasi serikat pekerja dari 10 industri semen di Indonesia. Kongres tersebut digelar selama dua hari, yaitu sejak 18-19 Juli.
Dalam kongres tersebut, terpilih secara aklamasi Ketua Serikat Pekerja Indocement Tunggal Prakarsa Citeuruep, Teguh Widodo sebagai Ketum FSP ISI menggantikan Widjajadi. Selain Teguh, juga terpilih Sekum Serikat Pekerja Semen Padang, Kiki Warlansyah sebagai Sekum FSP ISI untuk periode 2018-2021.
Dikesempatan itu, Irwan mwngatakan bahwa
Pemprov Sumbar, termasuk masyarakat, merasakan langsung bagaimana Semen Padang sebagai sebuah perusahaan BUMN di Sumbar, kewalahan menghadapi begitu banyaknya over supply dari pabrik semen lainnya.
Hal yang sama sebelumnya, juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso yang hadir saat pembukaan Kongres Nasional ke V FSP ISI Rabu kemarin. Kata Widodo, persaingan pasar semen saat ini sudah sangat ketat dan utilisasi pabrik rendah, di bawah 70 persen.
Widodo berharap agar pemerintah, segera melindungi keberadaan perusahaan semen yang sudah ada saat ini, supaya kelangsungan bisnisnya tetap terjaga. “Hal itu bisa dilakukan pemerintah dengan tidak mengeluarkan izin pabrik baru sampai tahun 2023,” kata Widodo.
Menurut Widodo, apabila izin tetap dibuka pemerintah, maka persaingan harga akan semakin tajam, dan tentunya mengakibatkan kinerja pabrik semen yang ada akan semakin terpuruk.
“Kondisi terburuknya jika pemerintah tidak segera melindungi, maka bisa berdampak kepada kebangkrutan, baik untuk pabrik lama maupun yang baru,” ujarnya.(*)
