Malang-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, diperlukan insinyur muda yang tangguh dalam menghadapi tantangan revolusi industri keempat (Industri 4.0). Kesiapan sumber daya keinsinyuran juga sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan nasional.
“Pembangunan yang telah kita capai hari ini, tentunya tidak terlepas dari peran Sumber Daya Manusia (SDM) bidang keinsinyuran. Saya mengajak para insinyur untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi era digital yang semakin canggih dan terus berkembang,” ujar Menteri Basuki saat memberikan sambutan mewakili Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Persatuan Insinyur Indonesia (PII) 2018, di Universitas Brawijaya Malang, Jumat (1/6/2018).
Dikatakan Menteri Basuki, Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla selain berfokus membangun infrastruktur, pada tahun 2019 mulai berfokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). ” Seperti kita ketahui bahwa industri 4.0 merupakan era digitalisasi, dimana dibutuhkan persaingan inovasi dan keahlian. Untuk itu butuh penguatan pembinaan SDM di Perguruan Tinggi, Politeknik, Pesantren, dan SMK,” katanya.
Menteri Basuki mengatakan, sebagai insinyur profesional, dituntut untuk memiliki terobosan yang kreatif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan. Untuk itu dibutuhkan peran organisasi profesi insinyur yang dapat membina para insinyur muda dan sebagai wadah berbagi pengetahuan guna mengikuti perkembangan zaman.
PII sebagai organisasi profesi insinyur, dinilai Menteri Basuki merupakan organisasi yang sangat prestisius, sebab dapat mewadahi beberapa profesi keilmuan di bidang teknik. “PII diharapkan dapat mengambil peran yang maksimal dalam menyiapkan sumber daya keinsinyuran, baik sumber daya manusia maupun teknologinya yang saat ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Ditambahkan Menteri Basuki, PII juga telah menjadi mitra kerja Kementerian PUPR yang banyak berkontribusi dalam pembangunan nasional, terutama dalam memberikan masukan dan ide-ide di bidang konstruksi. Di saat terbentuknya Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) beberapa waktu lalu, PII banyak turut andil dalam evaluasi sejumlah proyek konstruksi layang.
“PII juga teribat dalam Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) khususnya dalam evaluasi kesiapan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebagian besar konstruksinya berupa jembatan panjang. Diharapkan ke depan makin banyak lagi dukungan PII terutama dalam inovasi teknologi, agar kami mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai rencana,” ujarnya.
Menteri Basuki mengungkapkan salah satu bentuk inovasi dalam bidang konstruksi adalah dengan banyaknya pemanfaatan teknologi precast maupun prefabrikasi sehingga produk lebih tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya. “Dalam rangka revolusi industri 4.0 kami juga sudah akan mulai mengembangkan pemanfaatan teknologi 3D building planning,” katanya.
Dalam sambutannya, Menteri Basuki optimis, dengan adanya UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan usulan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Pembentukan Dewan Insinyur yang bertugasmenetapkan standar kompetensi insinyur sebagai tindak lanjut UU, dapat membuat profesi insinyur lebih baik. “Prinsipnya saya sudah menyetujui PP tersebut, hanya satu poin yang masih dievaluasi yakni terkait sertifikasi profesi insinyur,” katanya.
Menteri Basuki berpesan, penyiapan SDM insinyur untuk membangun
infrastruktur harus merata di seluruh pelosok tanah air hingga di daerah terpencil, sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah.
Ketua Umum PII Hermanto Dardak mengatakan, visi PII ke depan adalah untuk membina insinyur yang tidak hanya ahli di bidangnya tetapi juga insinyur yang mempunyai jiwa kepemimpinan (leadership) untuk dapat menghadapi berbagai perubahan dalam menyambut era industri 4.0.
“Kami berharap dengan tema Rapimnas PII tahun 2018, Kesiapan Sumber Daya Keinsinyuran Memasuki Industri 4.0 dapat menjadi momentum yang baik dalam memberikan nilai tambah pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Rektor Universitas Brawijaya M. Bisri, Ketua Umum PII Hermanto Dardak, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Danis H. Sumadilaga, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Surabaya I Ketut Darmawahana, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Fauzi Idris, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)
