Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai kementerian dengan anggaran pembangunan infrastruktur terbesar, mencatat angka realisasi fisik 93,66% dan penyerapan anggaran 91,24% dari anggaran Rp 106,25 triliun yang dialokasikan pada tahun 2017. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa realisasi fisik dan serapan anggaran dibawah 100% bukan berarti pekerjaan belum selesai.
Demikian disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI dengan agenda tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementerian PUPR Semester I Tahun 2017 dan Evaluasi Pelaksanaan APBN 2017, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.
Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh pimpinan Komisi V DPR Muhidin M. Said, Fary Djemy Francis, Lasarus dan Sigit Sosiantomo, Kementerian PUPR mendapat apresiasi atas realisasi diatas 90% dan kinerja Kementerian PUPR sepanjang tahun 2017 yang telah memberikan manfaat dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi di tanah air.
“Seluruh pekerjaan yang telah terkontrak sudah selesai. Namun demikian masih terdapat pekerjaan yang tertunda pembangunannya seperti pembangunan 3 bendungan. Penyebab lainnya adalah adanya anggaran lahan tidak terserap terkendala pembebasan lahan, sisa lelang sebagai efisiensi, penundaan penggunaan pinjaman luar negeri dan gagal lelang,” kata Menteri Basuki dalam
Mengenai tiga bendungan yang tertunda pembangunannya yakni Sidan di Bali, Bener di Jawa Tengah, dan Tigadihaji di Sumatera Selatan, Menteri Basuki menjelaskan bahwa dirinya meminta untuk dilakukan _value engineering_ oleh Komisi Keamanan Bendungan bekerjasama dengan pihak Jepang untuk mengetahui biaya pembangunan yang paling efisien. Ketiga bendungan tersebut akan dibangun pada triwulan pertama tahun 2018.
Terkait capaian dari target pembangunan nasional 2015-2019, Bappenas telah melakukan review atas progres pembangunan infrastruktur PUPR dengan hasil terbagi menjadi tiga kategori yakni target tercapai, tercapai dengan kerja keras, dan tidak tercapai. “Arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet tidak boleh merubah target. Kita harus terus berupaya keras untuk tercapainya target yang sudah ditetapkan serta mengurangi risiko kegagalan,” tegas Menteri Basuki.
Secara rinci capaian tahun 2017 yakni dalam rangka kelancaran konektivitas dari target pembangunan jalan sepanjang 778 km tercapai 712 km, pembangunan jembatan dari target 8.648 m tercapai 9.473 m termasuk 14 unit jembatan gantung, dan jalan tol dari target beroperasi 392 km tercapai 156,6 km.
“Beberapa jalan tol yang sudah rampung tertunda peresmiannya di bulan Januari dan Februari 2018. Sumber pendanaan dari 156,6 km jalan tol yang beroperasi tahun 2017, sepanjang 20,5 km dari APBN dan 135,1 km dari non APBN,” jelas Menteri Basuki.
Untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional, dari target pembangunan bendungan sebanyak 39 bendungan, 36 bendungan diantaranya sudah dimulai dan dalam tahap konstruksi. Untuk air baku dari target 4,45 m3/detik tercapai 4,34 m3/detik, dari target embung 114 buah tercapai 117 buah, dari target sarana prasarana pengendalai banjir dan lahar 28 buah tercapai 29 buah, dari target jaringan irigasi 77.126 hektar tercapai 225.993 hektar yang terdiri dari irigasi pusat 61.498 hektar dan daerah 164.495 hektar, dan dari target jaringan irigasi tambak 1.750 hektar tercapai 1.750 hektar.
Infrastruktur permukiman, dari target pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) 4.997 liter/detik tercapai 4.832 liter/detik, dari target penanganan kawasan kumuh 1.058 hektar tercapai 5.961 hektar, dan dari target sanitasi persampahan 2,8 juta kepala keluarga (KK) tercapai 2,6 juta KK.
Sektor perumahan, Kementerian PUPR telah membangun rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan dukungan pembiayaan. Target Rusun 13.253 unit tercapai 13.251 unit, target rumah khusus 5.038 unit tercapai 5.047 unit, target rumah swadaya 110.000 tercapai 112.732 unit dan target dukungan pembiayaan melalui FLPP (Fasilitas LIkuiditas Pembiayaan Perumahan) dan Subsidi Selisih Bunga dan Subsidi Bantuan Uang Muka dapat membiayai 609.623 unit tercapai 461.689.
*Predikat Wajar Tanpa Pengecualian*
Komisi V DPR RI juga memberikan apresiasi atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2016. Dikatakan Menteri Basuki bahwa predikat WTP merupakan hal yang harus diupayakan oleh seluruh instansi Pemerintah, walaupun tidak mudah. “Seperti yang disampaikan dalam Raker, bahwa predikat WTP bukan berarti tidak ada masalah. Untuk itu kami didorong untuk tidak terlena dan terus bekerja sesuai dengan aturan yang ada,” kata Menteri Basuki usai Raker.
Sementara itu dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian PUPR Semester I Tahun 2017 terdapat 12 temuan dan 15 rekomendasi terkait sistem pengendalian internal dan 9 temuan dan 22 rekomendasi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Menteri Basuki menyampaikan semua temuan dan rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR dimana 12 rekomendasi sudah dilaksanakan dan sesuai dan 25 rekomendasi masih dalam proses penyelesaian. Beberapa temuan di Kementerian PUPR terkait kelebihan pembayaran, pengelolaan aset, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan aset Kementerian PUPR yang belum bersertifikat. Turut hadir mendampingi Menteri Basuki dalam Raker DPR tersebut para pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR. (*)
