PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) tak menunggu lama pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Senin (22/12/2025), BMCKTR langsung menggelar rapat koordinasi strategis pemulihan infrastruktur di Ruang Rapat Kepala Dinas Lt. 2 BMCKTR Sumbar.
Rapat dipimpin langsung Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armizoprades, ST, MT, didampingi jajaran eselon III dan IV. Fokus pembahasan tak sekadar perbaikan fisik, namun juga menyiapkan infrastruktur yang berketahanan bencana, memperkuat logistik kebencanaan, serta memastikan jalan, jembatan, dan konektivitas perhubungan tetap aman bagi masyarakat.
“Pemulihan tidak boleh setengah-setengah. Kita dorong langkah terukur, terintegrasi, dan berorientasi keselamatan,” tegas Armizoprades dalam rapat tersebut.
Rapat koordinasi ini dihadiri lintas perangkat daerah, mulai dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, hingga akademisi dan pakar infrastruktur. Sinergi lintas sektor dinilai krusial agar percepatan pemulihan berjalan efektif dan tidak berulang pada titik rawan yang sama.
Hingga Senin sore (22/12/2025) pukul 18.00 WIB, BMCKTR Sumbar melaporkan progres penanganan bertahap di sejumlah ruas jalan provinsi terdampak bencana. Bersama UPTD wilayah dan unsur terkait, penanganan darurat terus dilakukan sesuai tingkat kerusakan di lapangan.
Langkah yang dilakukan meliputi pembukaan akses sementara, pembersihan material longsoran, normalisasi aliran air, penanganan oprit jembatan, hingga pemulihan badan jalan yang terban. Personel dan alat berat dikerahkan maksimal demi mempercepat pemulihan akses serta menjaga keselamatan pengguna jalan.
“Target utama kita adalah konektivitas tetap terjaga. Ekonomi dan mobilitas masyarakat tidak boleh terputus terlalu lama,” ujar salah satu pejabat teknis BMCKTR.
Tak hanya fokus pada fisik infrastruktur, Pemprov Sumbar juga memperkuat sumber daya manusia. Senin (29/12/2025), sebanyak 110 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu resmi dilantik di Kantor Dinas BMCKTR Sumbar.
Dari jumlah tersebut, 104 orang berasal dari Dinas BMCKTR Sumbar dan 6 orang dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan). Pelantikan dipimpin langsung Armizoprades, didampingi Kepala Dinas Perkimtan serta jajaran pejabat eselon. Bertindak sebagai saksi, Ir. Dedi Rinaldi, M.Si dan Virdiana, SE, MT.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan tertib. Armizoprades menegaskan, PPPK yang dilantik diharapkan langsung bekerja, menjunjung integritas, profesionalisme, dan menjadi bagian dari penguatan pelayanan publik, terutama di sektor infrastruktur.
“SDM adalah kunci. Infrastruktur kuat harus ditopang aparatur yang tangguh,” tutupnya.(almadi)
