Padang– Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muzli M. Nur, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasaman, terutama jalan dan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat.
Ia meminta kepala daerah aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) setempat.
“Kita memahami kepala daerah baru dilantik dan kondisi keuangan daerah terbatas. Namun, koordinasi dengan semua unsur, termasuk anggota DPRD Sumbar dari dapil tersebut, tetap harus dilakukan secara intensif,” kata Muzli saat diwawancara , Jumat (8/8/25).
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Pasaman dan Pasaman Barat, Muzli menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan dalam mendukung aktivitas ekonomi, kelancaran transportasi, dan mobilitas warga.
“Kami di DPRD siap menindaklanjuti aspirasi dan keresahan masyarakat, termasuk memperjuangkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur,” tegasnya.
Sorotan terhadap darurat infrastruktur di Pasaman semakin tajam setelah viralnya aksi bidan Dona Lubis (46), yang harus menyeberangi derasnya Sungai Batang Pasaman demi mengobati pasien TBC di Kejorongan Sinuangon, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Dua Koto. Peristiwa ini menunjukkan sulitnya akses layanan kesehatan di wilayah tersebut.
Tidak hanya itu, warga Nagari Sinuangon juga terpaksa menandu pasien secara bergotong royong menuju fasilitas kesehatan terdekat akibat tidak adanya akses jalan dan transportasi memadai.
“Ini bukan sekadar masalah infrastruktur, tapi sudah menyangkut keselamatan dan hak dasar warga. Pemerintah harus segera hadir, jangan biarkan kondisi ini berlarut-larut,” tegas Muzli.
Muzli berharap pemerintah provinsi menetapkan daerah-daerah dengan kondisi darurat infrastruktur sebagai prioritas pembangunan. Hal ini penting agar tidak ada lagi masyarakat yang harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di daerah yang tertinggal secara infrastruktur.(*/gulo)
