Padang- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., menerima langsung kunjungan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumbar 2025, Senin (4/8/2025), di Gedung DPRD Sumbar.
Dalam pertemuan terbuka tersebut, mahasiswa menyampaikan 12 poin tuntutan strategis terkait isu lingkungan, hukum, sosial, hingga ketenagakerjaan.
Muhidi yang didampingi anggota Komisi III, Doni, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi mahasiswa. Ia menegaskan, semua masukan akan dibahas dalam rapat kerja di komisi-komisi terkait dan melibatkan instansi teknis yang berwenang.
“Kami apresiasi semangat kritis mahasiswa. Semua tuntutan akan kami tindak lanjuti secara serius. DPRD terbuka terhadap setiap masukan yang membangun demi kepentingan rakyat,” ujar Muhidi.
Koordinator Pusat BEM KM Universitas Dharma Andalas (UNIDHA), yang memimpin aksi, mengungkapkan kekhawatiran atas kerusakan lingkungan di Sumatera Barat akibat tambang ilegal dan deforestasi. Mereka secara khusus menyoroti dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Incasi Raya, dan meminta DPRD meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan besar.
Selain itu, mahasiswa juga menolak pengesahan RKUHP karena dianggap membatasi kebebasan sipil. Mereka menyerukan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menyusun regulasi yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat.
Tuntutan lain mencakup transparansi proyek besar seperti bendungan Danau Singkarak dan PLTU Ombilin, serta evaluasi sistem mitigasi bencana yang dinilai belum maksimal dalam menangani banjir dan longsor.
Isu ketenagakerjaan juga menjadi sorotan. Aliansi BEM Sumbar mendesak DPRD mengusut praktik rekrutmen Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal, serta mendorong perusahaan agar memprioritaskan pekerja lokal.
Sementara itu, program makan bergizi gratis dari pemerintah turut menjadi perhatian. Mahasiswa meminta DPRD memastikan program tersebut tepat sasaran dan tidak sekadar menjadi proyek formalitas.
Menutup pertemuan, Ketua DPRD Sumbar Muhidi kembali menegaskan bahwa lembaganya siap bersinergi dengan mahasiswa dalam mengawal berbagai persoalan daerah. Ia menyebut masukan dari generasi muda sebagai energi penting dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD.
“Kami tidak akan diam. Aspirasi ini akan menjadi bahan resmi dalam pembahasan komisi. Mahasiswa adalah mitra strategis dalam demokrasi,” kata Muhidi menegaskan.(gulo)
