Pariaman – Anggota DPRD Sumatera Barat, H Beny Saswin Nasrun, SE melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil di Masjid Nur Ilahi, Kampung Durian, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa 25 Maret 2025.
Dalam sambutanya, Beny Saswin Nasrun menjelaskan Perda 16 Tahun 2019 berperan strategis untuk mengangkat potensi UMKM, khususnya di kampung durian ini pelaku usaha kerupuk jengkol, bisa meningkatkan pemasaran nya berkembang lebih luas hingga ke pasar internasional, karena, potensi jengkol sangat memadai.
“Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM yang bergerak di bidang usaha kerupuk jengkol di daerah ini bisa berkembang dan berdaya saing jika standar kualitas yang lebih baik,” ujar Beny Saswin Nasrun, anggota komisi 3 DPRD Sumbar itu, Selasa (25/3).
Menurutnya, harapan kerupuk jengkol, sebagai salah satu kuliner khas daerah, dapat dikenal luas hingga ke luar negeri, jika strategi pemasaran yang tepat, bukan tidak mungkin produk ini bisa menembus pasar internasional.
Agar program tersebut sejalan dengan program pemerintah, Benny turut menghadirkan Kepala Bidang atau Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, Hilma, untuk menjelaskan program-program dukungan bagi UMKM.
Hilma dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa terdapat anggaran sebesar Rp500 juta yang telah disiapkan untuk mendukung pengembangan UMKM di Sumatera Barat, khususnya di daerah pemilihan Sumbar II.
Selain itu, ia juga menyinggung program Koperasi Desa {Kopdes) Merah Putih, yang merupakan inisiatif dari Presiden. Program ini akan terus dikembangkan guna memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha kecil di daerah.
Kegiatan sosper tersebut dihadiri oleh perangkat kecamatan, nagari, serta tokoh masyarakat setempat, termasuk Sekretaris Nagari Lubuk Alung, Landi Efendi. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap pemberdayaan UMKM di wilayah tersebut.
Kegiatan ini ditutup dengan buka puasa bersama, yang semakin mempererat hubungan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan UMKM di Sumbar. (mardi)
