PADANG—Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Epyardi Asda-Ekos Albar tidak mempercayai hasil survei Voxpol Center Reseach & Consulting tentang elektabilitas Mahyeldi-Vasko. Mereka menyebut bahwa ada beberapa hasil survei tersebut yang tidak masuk akal sehingga tidak bisa dipercaya.
Voxpol mengeluarkan hasil survei preferensi pemilih Sumbar melalui akun YouTube-nya, Voxpol Center Official, Rabu (22/10/2024). Hasil survei itu menyatakan bahwa elektabilitas Mahyeldi-Vasko 70,3 persen, sedangkan elektabilitas Epyardi-Ekos 16,8 persen. Kemudian, berdasarkan hasil survei itu, elektabilitas Mahyeldi-Vasko di Kabupaten Solok sebanyak 63,3 persen, sedangkan elektabilitas Epyardi-Ekos sebanyak 35 persen. Dalam hasil survei itu juga disebutkan bahwa popularitas Mahyeldi 88,8 persen, Vasko 61,4 persen, Epyardi 51,1 persen, dan Ekos 36,9 persen.
Juru bicara tim pemenangan Epyardi-Ekos, Zulherman, mengatakan bahwa ada beberapa hal yang mencurigakan dari hasil survei itu sehingga pihaknya tidak mempercayainya. Pertama, elektabilitas Mahyeldi-Vasko sangat tinggi dibandingkan dengan elektabilitas Epyardi-Ekos di Kabupaten Solok. Menurutnya, hal itu tidak mungkin karena Kabupaten Solok merupakan daerah basis massa Epyardi.
“Pak Epyardi lahir dan besar di sana. Beliau tiga kali menjadi anggota DPR dari dapil 1, dengan basis massa utama Kabupaten Solok. Beliau juga menjadi bupati di sana. Maka, sulit untuk mempercayai bahwa elektabilitas Pak Epyardi-Ekos di sana hanya 35 persen,” ujar Zulherman di Padang, Senin (11/11/2024).
Zulherman membandingkan hasil survei Voxpol di Kabupaten Solok tersebut dengan hasil survei Polstra Research & Consulting tentang Dinamika Elektoral di Kabupaten Solok pada Juli 2024. Ia menyebut bahwa berdasarkan hasil survei itu, 86 persen masyarakat Kabupaten Solok puas terhadap kinerja Epyardi sebagai bupati. Karena itu, baginya, tidak mungkin elektabilitas Epyardi-Ekos di kabupaten tersebut hanya 35 persen.
Kedua, Zulherman tidak percaya bahwa popularitas Vasko lebih tinggi daripada Epyardi dan Ekos, yang berarti bahwa Vasko lebih dikenal oleh masyarakat Sumbar daripada Epyardi dan Ekos. Menurutnya, hal itu tidak masuk akal karena Vasko baru muncul di Sumbar menjelang Pileg 2024 sebagai caleg DPR dari dapil 1 Sumbar, tetapi gagal jadi anggota DPR karena tidak mendapatkan cukup suara. Vasko juga tidak lahir dan besar di Sumbar, juga tidak bekerja di Sumbar.
Sementara itu, kata Zulherman, Epyardi sangat dikenal di Sumbar, terutama di dapil 1, karena merupakan anggota DPR dari Sumbar selama tiga periode (2004-2018) dan Bupati Solok (2021-2024).
“Pak Epyardi lahir dan besar di Sumbar. Istrinya juga orang Sumbar, yang lahir dan besar di Sumbar, yang kini menjadi calon Bupati Solok. Anaknya, Athari Gauthi Ardi, menjadi anggota DPR dua periode (2019-2029). Jadi, banyak faktor yang menyebabkan Pak Epyardi lebih dikenal di Sumbar daripada Vasko,” tutur mantan Ketua DPRD Padang itu.
Zulherman juga menyebut bahwa popularitas Vasko pun tidak mungkin lebih tinggi daripada elektabilitas Ekos. Ia menjelaskan bahwa Ekos bersentuhan dengan masyarakat di sejumlah daerah, yang membuatnya lebih dikenal daripada Vasko. Ekos merupakan Wakil Wali Kota Padang periode 2023-2024. Kemudian, ia pernah menjadi caleg DPR dari dapil 2 Sumbar (2009) dan pernah menjadi calon Bupati Limapuluh Kota (2010).
“Pak Ekos lahir dan besar di Sumbar. Beliau lahir di Tanah Datar, yang juga kampung halaman ayahnya. Beliau bersekolah dari SD sampai SMA di Payakumbuh, juga pernah tinggal di Limapuluh Kota, tempat ayahnya menjadi camat dan Sekretaris DPRD. Beliau juga dikenal di Agam, tepatnya di Balai Gurah, Ampek Angkek, karena merupakan kampung halaman ibunya,” ujar Wakil Ketua DPD PAN Sumbar itu.
Karena itu pula, Zulherman tidak percaya bahwa elektabilitas Vasko lebih tinggi daripada elektabilitas Ekos pada survei Voxpol, yaitu 56,1 persen (Vasko) versus 12,9 persen (Ekos).
“Jangankan akademisi atau orang yang bergelimang dengan survei, orang biasa pun tidak percaya dengan hasil survei Voxpol tentang elektabilitas dan popularitas calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar itu. Kami mengimbau lembaga survei untuk tidak melakukan pembohongan publik karena pertanggungjawaban hasil survei bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah. Kami meminta lembaga survei untuk tidak menciderai nilai dan norma akademis yang menjadi patron lembaga survei,” tuturnya.
Zulherman juga tidak percaya elektabilitas Mahyeldi-Vasko setinggi itu karena menurutnya, banyak warga Sumbar sebagai pemilih rasional yang kecewa dengan kinerja Mahyeldi sebagai gubernur. Baginya, kinerja Mahyeldi selama hampir empat tahun ini tidak terlihat.
“Selama Mahyeldi jadi gubernur, banyak proyek mangkrak, seperti pembangunan gedung kebudayaan Sumbar, pembangunan stadion utama Sumbar di Lubuk Alung, pembangunan jalan Pantai Padang menuju Bandara Internasional Minangkabau, dan pembangunan jalur dua Pantai Padang yang tersisa 1 kilometer satu jalur. Lalu, pembangunan jalan tol Padang-Sicincin belum selesai. Selain itu, banyak jalan provinsi yang rusak di Sumbar yang belum diperbaiki. Saya kira kinerja tersebut menurunkan elektabilitas dan kredibilitas Mahyeldi,” tuturnya.
Di sisi lain, Zulherman menyoroti Voxpol sebagai lembaga survei yang keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), yang disinyalir tidak mau hasil surveinya tentang elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi NTT diaudit oleh Persepi. Ia mengatakan bahwa kalau ingin hasil surveinya dipercaya masyarakat, Voxpol harus mau mempertanggungjawabkan hasil surveinya dan harus bersedia diaudit.
“Kalau Voxpol tidak mau hasil surveinya diaudit, jangan salahkan masyarakat tidak percaya terhadap hasil surveinya dan meragukan kredibilitas lembaga survei tersebut,” ucapnya. (mardi)
