Padang- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mengadakan pertemuan dengan Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) untuk membahas persoalan sosial yang berkembang di masyarakat, seperti tawuran, LGBT, dan penyalahgunaan narkotika.
Pertemuan yang berlangsung, Jumaat(8/11/24) di ruang kerja Ketua DPRD ini bertujuan untuk mencari solusi konkret guna mencegah berkembangnya masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan, terutama di kalangan generasi muda.
Muhidi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan LKAAM dalam menangani isu sosial yang tengah meresahkan masyarakat.
Ia juga menyarankan agar dibentuk peraturan daerah (Perda) yang dapat memperkuat LKAAM, baik dari segi fungsi maupun anggaran untuk menjalankan program-program sosial.
“Persoalan sosial semakin mengkhawatirkan, seluruh pihak harus memiliki perhatian untuk menyelamatkan generasi muda di masa depan,” ujar Muhidi dalam kesempatan tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan daerah, termasuk di bidang sumber daya manusia (SDM), ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, harus menjadi prioritas dalam upaya menciptakan daerah yang lebih baik.
LKAAM, menurut Muhidi, memainkan peran penting dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial, dengan mendukung berbagai program yang dapat mengurangi dampak negatif seperti tawuran, penyalahgunaan narkotika, dan LGBT.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengalokasikan anggaran untuk penguatan LKAAM dalam penyusunan APBD 2026.
“Ke depan, diharapkan LKAAM dapat masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama dalam memajukan SDM dari segi moralitas,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sosial bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, tetapi juga melibatkan peran aktif ninik mamak, bundo kanduang, dan cadiak pandai dalam masyarakat Minangkabau.
Fauzi Bahar mengajak semua elemen untuk bersama-sama menyelesaikan tantangan sosial ini, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumbar.
“Penyelesaian persoalan sosial seperti tawuran, narkotika, dan LGBT adalah tugas bersama. Ke depan, mari satukan kekuatan untuk kemajuan bersama,” ujarnya.
Fauzi juga berharap LKAAM dapat mendapatkan anggaran hibah dari pemerintah untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih efektif, guna mendukung peran ninik mamak yang semakin maksimal dalam membantu membangun moralitas generasi muda.
Ketua DPRD Muhidi menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, LKAAM, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai kemajuan yang diinginkan. Dengan dukungan yang lebih besar terhadap program-program sosial dan pemberdayaan LKAAM, diharapkan persoalan sosial di Sumatera Barat dapat diatasi dan masyarakat dapat lebih sejahtera, menciptakan daerah yang lebih harmonis dan bermartabat.(gulo)
