Padang — Kondisi pembangunan Kota Padang secara berkelanjutan disisi insfrastruktur jalan bisa diperdebatkan. Namun bukan itu alasan sebenarnya pembangunan infrastruktur jalan di Kota Padang tidak ada perkembangan pembangunan yang berarti bagi ibukota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ini. Sejak era reformasi bergulir roadmap infrastruktur tidak lagi menjadi rujukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang.
Mahyeldi yang menjadi Walikota Padang pada pertama periodenya 2014-2019 dengan wakil walikotanya Emzalmi, pembangunan Kota Padang biasa-biasa saja. Begitupun pada periode keduanya, 2019-2024 dengan wakil walikotanya Hendri Septa, tapi tak berselang lama Mahyeldi yang semula dalam janji kampanyenya tidak meninggalkan Kota Padang, nyatanya dilantik jadi Gubernur Sumbar pada medio Januari 2021 setelah menang dalam Pilgub yang berpasangan dengan Audiy Joinaldy.
Meskipun begitu banyak pihak menilai pembangunan Kota Padang secara berkelanjutan disisi insfrastruktur jalan tidak berkembang sebagaimana mestinya. Tak terkecuali bagi Calon Gubernur Sumbar, Epyardi Asda.
“Saya setuju Kota Padang dalam pembangunan infrastruktur jalan lebih maju dari kabupaten dan kota lainya di Sumbar, karena Kota Padang adalah ibukotanya Provinsi Sumbar. Tapi kenyataanya pembangunan jalan di Kota Padang tidak ada perkembangan yang berarti, meskinya disaat Gubernur Sumbar yang sebelumnya mantan Walikota Padang lebih fokus mengintegrasikan pembangunan jalan di Kota Padang, sehingga ibukota Provinsi Sumbar berkembang kearah berkemajuan,” tutur sang kapten melalui pesan ponselnya, Jumat (4/10/2024).
Idealnya, ketika Mahyeldi jadi Gubernur Sumbar pembangunan imfrakstruktur jalan di ibukota Provinsi Sumbar ini lebih terintegrasi dengan pembangunan Kota Padang. Disaksikan sekarang dalam situasi tertentu akses menuju Kota Padang baik dari arah Bukittinggi memasuki kawasan Air Tawar Padang, (Jln Prof Hamka-red) kedua dari Solok menuju Padang yang melewati Indarung, Simpang Haru dalam situasi tertentu kedua akses jalan ini macet, yang tidak macet pintu masuk ke Kota Padang akses jalan dari Pesisir Selatan menuju Kota Padang melewati kawasan Teluk Bayur.
“Perencanaan pembangunan infrastruktur akses menuju Kota Padang pasti sudah dibuatkan perencanaan oleh pemimpin yang terdahulu dan sudah dimulai pembangunanya secara bertahap. Kalau saya jadi Gubernur Sumbar, saya akan mengintervensi percepatan pembangunan infrastruktur jalan ini di Kota Padang, alasannya sudah jelas, Kota Padang ini kan ibukota provinsi, Pemprov Sumbar berkepentingan dengan Kota Padang. Sebagai sebuah ibukota provinsi percepatan pembangunan akses jalan ke ibukota ini akan menjadi perhatian saya,’ ungkap Epyardi Asda.
Ia mencontohkan, di saat Kepala PU Sumbar dijabat Alm Hediyanto dan pelaksananya Pak Mesra Eza telah dilakukan pelebaran jalan dua jalur dari Air Tawar menuju Duku dan untuk akses jalan lainya juga dilakukan pembanguann dua jalur dari Simpangharu ke Indarung dan pelebaran jalan menuju ke Pessel.
“Sepemahaman saya infrastruktur perencanaan pembangunan jalan itu sudah di desain untuk 50 tahun kedepan. Bagaiamana kita lihat jalan dua jalur, ditengahnya adalah jalur hijau seperti Jalan Khatib Sulaiman, kemudian kiri kanannya lebar begitu juga di kawasan Air Tawar dan Jalan Simpangharu ke Indarung. Itu baru pembangunan akses jalan menuju Kota Padang tahap pertama, Untuk memenuhi pertumbuhan ibukota provinsi ini dan perkembangan zaman, jalan akses menuju Kota Padang ini sudah sering macet artinya apa?, Kota Padang ini sudah terlambat dalam pengembangan infrastruktur jalan, pada hal ketiga akses jalan masuk menuju Kota Padang sudah dipersiapkan untuk jalan layang dan tidak ada lagi persoalan pembebasan tanah.
Menurut Epyardi Asda selaku Gubernur Sumbar nantinya dan Ekos Albar yang pernah menjabat Wakil Walikota Padang akan memprioritaskan pembangunannya. Karena integrasi pembangunan akses jalan ke Kota Padang khususnya kawasan Air Tawar dan Simpangharu-Indarung mesti menjadi kolaborasi Pemprov Sumbar dan Pemko Padang dalam rangka percepatan pembangunan untuk merealisasikan peningkatan jalan layang menuju Kota Padang,
Hal itu, ditambahkanya sebagai salah satu merealisasikan misinya yakni mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yang adil dan merata berwawasan lingkungan melalui anggaran berbasis kebutuhan rakyat .
“Insyaallah Epyardi-Ekos diberikan amanah memimpin Sumatera Barat lima tahun kedepan akan menjadikan prioritas pengembangan infrastruktur jalan termasuk di Kota Padang, khusus pengembangan jalan layang di Kota Padang, DED-nya akan dipersiapkan dan selanjutya akan dimintakan anggaran pembangunannya ke pemerintah pusat, tentu Kota Padang dan Padang Pariaman serta Pemprov Sumbar menyiapkan dana pendampingnya. Dengan koordinasi yang baik dengan Pemko Padang dan Pemkab Pariaman tentu ada dana shering dengan kedua kabupaten dan kota tersebut,” pungkasnya. (mardi)
