Pekalongan – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usai meresmikan tiga Rumah Susun (Rusun) Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah di Universitas Pekalongan (Unikal) pada Sabtu (23/2/2019).
Menteri PUPR secara simbolis juga menyerahkan sertifikat keahlian kepada 279 orang mahasiswa yang telah lulus mengikuti pelatihan Tenaga Ahli Muda Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi, dan 100 orang yang telah mengikuti Bimbingan Teknis K3 melalui SIBIMA.
Mahasiwa yang menerima sertifikat sebagai Ahli Muda K3 Konstruksi terdiri dari 100 mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Pekalongan dan 179 mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Pelaksanaan bimbingan teknis dan sertifikasi K3 Konstruksi kepada mahasiwa tersebut merupakan bagian dari kerjasama antara Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dengan Unikal, Undip, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan PT. Waskita Karya.
Selain sertifikat keahlian tenaga K3, Menteri Basuki juga menyerahkan sertifikat keterampilan kepada 50 orang tenaga kerja yang mendukung program KOTAKU di Provinsi Jawa Tengah untuk jabatan kerja tukang batu, tukang kayu, tukang las dan tukang besi.
“Seperti kita ketahui bahwa era industri 4.0 merupakan era digitalisasi, dimana dibutuhkan persaingan inovasi dan keahlian. Untuk itu butuh penguatan pembinaan SDM di Perguruan Tinggi, Politeknik, Pesantren, dan SMK,” kata Menteri Basuki.
Upaya Kementerian PUPR mendorong tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat keahlian merupakan bagian dari melaksanakan fokus Pemerintah untuk membangun Sumber Daya Manusia Indonesia yang berdaya saing.
Sektor konstruksi sendiri merupakan sektor yang memiliki risiko tinggi terkait keselamatan dan kesehatan baik bagi para pekerja maupun masyarakat. Kompetensi dan disiplin Sumber Daya Manusia (SDM) konstruksi menjadi salah satu faktor penting mengurangi tingkat kecelakaan konstruksi.
Untuk itu pemerintah melalui Kementerian PUPR terus melakukan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi Indonesia. Pelibatan peran masyarakat jasa konstruksi terutama dari institusi pendidikan, diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, profesional dan mandiri.
Upaya peningkatan kapasitas mahasiswa, dilakukan juga melalui pengembangan program _link and match_ pendidikan kejuruan, vokasi dan pendidikan tinggi serta pemagangan bagi peserta dan tenaga didik pada proyek infrastruktur.
Hingga saat ini setidaknya 8,3 juta orang potensi tenaga kerja. Dari jumlah tersebut baru 7,42% bersertifikat. Sementara untuk menjaga mutu konstruksi, diwajibkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dibuktikan melalui sertifikasi. Peluang inilah yang perlu diisi oleh tenaga kerja dari institusi pendidikan yang sudah memiliki kemampuan pengetahuan dan perilaku. (*)
