Jakarta – Pada 1 November 2017 lalu, Presiden Joko Widodo menyerahkan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kepada para petani dan petambak. Salah satunya adalah Kelompok Tani Mina Bakti yang mendapatkan SK IPHPS dengan luas 80,9 hektare dan dibagi kepada 38 kepala keluarga (KK) untuk mengelola tambak di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.
Selain menyerahkan SK IPHPS, saat itu Presiden Jokowi juga berkesempatan menebar benih udang Vaname di tambak tersebut. Namun, Kepala Negara terpaksa harus menggunakan sepeda motor _trail_ karena akses menuju tambak harus melewati jembatan gantung yang hanya dapat dilalui oleh satu sepeda motor.
Melihat kondisi tersebut, saat itu juga Presiden Jokowi langsung menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk membangun jembatan yang lebih layak dan lebih bermanfaat.
Kini, kurang dari 1,5 tahun, pada Rabu, 30 Januari 2019 lalu, jembatan sepanjang 82 meter dengan lebar 5 meter telah membentang di atas Sungai Citarum.
Jembatan yang menghubungkan Desa Pantai Mekar dan Desa Pantai Bahagia tersebut dibangun untuk memudahkan akses dan proses produksi. Keberadaannya pun tak jauh dari jembatan gantung yang sebelumnya.
Dalam keterangannya, Presiden menegaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut sudah menjadi suatu keharusan. Apalagi terdapat potensi produksi udang yang sangat melimpah namun membutuhkan infrastruktur berupa jembatan untuk memudahkan proses produksi hingga pemasaran.
“Jangan sampai di sana ada produksi udang yang sangat melimpah seperti itu tapi mobil enggak bisa masuk. Ini yang sering, infrastruktur tidak siap padahal produksi siap sehingga menyebabkan produk ini menjadi mahal karena aksesnya enggak ada, harus mutar-mutar ke mana-mana. Itu yang kita perbaiki,” ujar Presiden.
Bahkan, saat ini manfaat dari keberadaan jembatan tersebut tidak hanya dirasakan oleh para petambak, namun juga masyarakat sekitar yang tidak perlu lagi mengantre untuk melintasi jembatan seperti ketika hanya ada jembatan gantung.(*)
