PASAMAN BARAT — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur daerah. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah meresmikan tiga jembatan strategis di Kabupaten Pasaman Barat, yakni Jembatan Pati Bubur, Jembatan Pigogah, dan Jembatan Sungai Tarok.
Peresmian tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar, Armizoprades, ST., MT, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Keberadaan tiga jembatan ini menjadi angin segar bagi masyarakat Pasaman Barat. Selain memperlancar mobilitas warga, infrastruktur tersebut juga diharapkan mampu membuka akses ekonomi baru, mempercepat distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah yang selama ini terkendala.
Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari strategi Pemprov Sumbar dalam menghadirkan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan. Terlebih, sejumlah wilayah sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi yang menyebabkan kerusakan akses transportasi.
Tak hanya itu, sebelumnya Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar, Armizoprades, juga melakukan monitoring pembangunan trase baru Jalan Ruas Koto Mambang–Balingka yang berlokasi di Jorong Pambabatan.
Monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, memenuhi standar teknis, serta mengutamakan aspek keselamatan pengguna jalan.
Pembangunan trase baru ini merupakan langkah penanganan darurat sekaligus solusi jangka menengah atas kondisi jalan yang rusak parah dan terban akibat bencana pada akhir tahun lalu. Dengan dibangunnya jalur baru tersebut, aksesibilitas antarwilayah diharapkan segera pulih, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Pemprov Sumbar pun menargetkan sebelum Hari Raya Idulfitri, ruas Jalan Koto Mambang–Balingka sudah dapat difungsikan secara aman. Target ini menjadi prioritas agar mobilitas masyarakat meningkat menjelang momen mudik dan perayaan lebaran, sekaligus meminimalkan risiko gangguan transportasi.
Langkah percepatan pembangunan ini menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan infrastruktur tidak hanya dibangun, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(almadi)
