Bukittinggi – Praktisi Humas pemerintah agar lebih cepat merespon terhadap perkembangan teknologi komunikasi ditambah dengan keberadaan internet dan munculnya media sosial membuat masyarakat lebih mudah memperoleh dan mendapatkan informasi.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Isu bagi Praktisi Humas di Era Globalisasi Tingkat Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2018, di ruang rapat Istana Bung Hatta Bukittinggi, Rabu (12/12/2018).
Wagub Nasrul Abit lebih jauh menyampaikan, peran pentingnya humas dalam melakukan penyebarluasan, agar lebih merespon terhadap isu-isu yang berkembang di Media Sosial (Mensos) terkait dengan Pemerintah Daerah.
Hal ini terkait menjaga stabilitas informasi daerah merupakan tugas dari Humas bagaimana menyerap informasi dari luar dengan membaca dan meluruskan ke Media dengan arti kata klarifikasi atau membenarkan informasinya tersebut.
“Banyak berita online yang tersebar di medsos yang menjadi viral, kalau ingin viral beritanya pasti yang aneh-aneh, kita contohkan berita biasa “orang digigit anjing” tapi kalau “anjing digigit orang” itu baru aneh bisa jadi viral,”ujar Wagub.
Nasrul Abit juga menegaskan, begitu dahsyatnya dampak perkembangan berita online ini, banyak surat kabar cetak oplahnya turun. Karena saat ini masyarakat lebih banyak disuguhi berita online, lewat media smartphone.
Seperti salah satu bukti terjadinya banjir di Kayu Tanam sehingga jembatan runtuh, mengakibatkan jalan Bukittinggi -Padang putus, ini berita kejadian sangat cepat langsung sampai ke masyarakat.
Perkembangan teknologi komunikasi ditambah dengan keberadaan internet dan munculnya media sosial membuat masyarakat lebih aktif memperoleh dan menyebarkan informasi.
“Humas pemerintah mesti mampu memanfaatkan kemajuan IT ini dengan memiliki keterampilan kehumasan yang profesional, serta juga mampu menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak, instansi, media, wartawan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, “himbau Nasrul Abit.
Nasrul Abit juga mengatakan, praktisi humas harus lebih berperan aktif dalam menyaring berita, banyak surat kabar yang memberitakan kesalahan kepala daerah, politik, pembangunan dan ada pula surat kabar khusus memberitakan proyek, ini perlu ditata dengan Humas.
Kondisi di atas tentunya mempengaruhi stabilitas informasi pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas dari pemerintah.
Banyaknya berita hoax yang ada di medsos ini menjadi keprihatinan bagi pemerintah karena dapat menyesatkan masyarakat. Saat pemerintah daerah (Biro humas Sumbar) bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dalam rangka meningkatkan kompetensi profesi wartawan Sumbar, agar lebih profesional dalam kerja dan menghasilkan karya jurnalistik yang berbobot.
“Hal ini juga berkaitan dengan Pergub 30/2018 tentang standar kerjasama media dengan pemprov. Sumbar, media terdaftar terverikasi dewan pers dan wartawan kompeten dengan syarat pimpinan redaksi mesti wartawan utama. Tentunya ini dapat menjadi contoh bagi humas-humas kabupaten dan kota di Sumatera Barat,”terang Wagub.
Rapat Koordinasi Pengelolaan Isu bagi Praktisi Humas di Era Globalisasi Tingkat Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2018 ini dihadiri oleh nara sumber wakil pimpinan media kumparan.com Jakarta Rachmadin dan dari Indonesia Indikator program (IMM) Yuandre Kadarisman dengan peserta praktisi Humas di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.(fik)
