Musibah Tanah longsor yang diperkirakan lebih 100 titik pada 1,9 KM ruas jalan nasional di dekat Jembatan Kelok 9, tepatnya di kelok 17, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota, sepertinya bukan karena faktor alamiah saja. Namun, lebih dikarenakan oleh ledakan dinamit dari tambang batu pecah oleh perusahaan yang beroperasi di daerah sekitar bencana tersebut.
Jika hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin, jembatan kelok 9 yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumbar, bisa ambruk akibat perubahan struktur tanah karena ledakan dinamit yang sering terjadi di sekitar lokasi.
Menurut informasi dan hasil investigasi Tim Redaksi Sumbar Post di lapangan, setidaknya ada enam perusahaan tambang galian C (Memproduksi batu pecah) yang beroperasi dengan menggunakan bahan peledak seperi dinamit di sekitar lokasi bencana tersebut.
Data Dinas ESDM, enam perusahaan tambang tersebut yakni PT Koto Alam Sejahtera, PT Hasaba Global Materindo, PT Atika Tunggal Mandiri, PT Bintang Sumatera Pasific, PT Anshar Terang Crushindo dan PT Dempo Bangun Mitra.
Dari enam tersebut, PT Koto Alam Sejahtera dan PT Hasaba Global Materindo yang paling dekat dengan jalan terban di Pangkalan. Dua perusahaan ini memiliki lokasi kegiatan yang sama di Pangkalan, yakni Jorong Polong Duo, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Limapuluh Kota.
Sebelum bencana terjadi, warga disekitar juga mengaku resah dengan aktifitas tambang yang mengguanakan bahan peledak itu, dinding rumah warga sempat retak dan jendela kaca pun pecah. Tidak hanya itu, warga pun dilarang beraktifitas ke ladang mereka ketika perusahaan akan mengoperasikan bahan peledaknya, hal ini tentu membuat aktifitas jadi terhambat.
Dari penelusuran wartawan di lapangan, masyarakat yang bermukim di Nagari Koto Alam dan Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Pangkalan Kabupaten 50 Kota mengeluhkan banyaknya perusahaan melakukan penambangan batu memakai dinamit.
Akibat ulah perusahaan tersebut, telah terjadi longsor di ruas jalan nasional menghubungkan Provinsi Sumbar dan Riau. Disamping itu juga masyarakat di sekitar dua nagari itu kekurangan air bersih, karena perusahaan melakukan penambangan tepat di titik penghasil air bersih.
“Kami disini sengsara akibat adanya penambangan batu memakai dinamit ini. Karena banyak mudarat yang ditimbulkan dari perusahaan itu. Salah satunya kami kekurangan air dan terjadi longsor pada saat sekarang,”ucap salah seorang warga Nagari Lubuk Jantan Nurma ketika berbincang bincang dengan Sumbarpost.
Diakui Nurma, perusahaan penambang batu ini memakai dinamit untuk baru tiga bulan belakangan. Mereka menggunakan dinamit sekali dalam empat hari. Dalam memakai dinamit, ada dua belas kali ledakan untuk memecah kerasnya batu.
Ledakan dinamit itu dijelaskan Nurma membuat dirinya terkejut dan tubuh seakan tak bisa berdiri, akibat kuatnya suara ledakan yang ditimbulkan serta kerasnya getaran yang dirasakan. Bahkan getarannya bisa mencapai Kelok Sembilan, karena sangat keras.
Nurma juga mengungkapkan, selain melakukan penambangan menggunakan dinamit, mereka juga memiliki alat pemecah batu (stone crusher) di lokasi pertambangan. Batu split yang dihasilkan diopor ke sebuah perusahaan untuk dijual ke Provinsi Riau.
“Mereka melakukan peledakan sekali empat hari. Namun aktifitas penambangan yang mereka lakukan setiap hari bekerja siang dan malam. Hasil batu mereka jual ke Pekanbaru,”jelas Nurma.
Dirinya pun juga mengatakan bahwa masyarakat disini sudah tidak setuju adanya perusahaan tambang. Bahkan jika ada perusahaan baru yang akan melakukan penambangan disini, masyarakat akan melakukan aksi demo, untuk melarang perusahaan itu melakukan penambangan.
“Sebenarnya akan ada perusahaan tambang baru yang akan beroperasi di Lubuk Jantan ini. Harga tanah sudah sepakat dibeli Rp 500 juta kepada pemilik lahan. Akan tetapi masyarakat berkeras tidak boleh ada perusahaan tambang lagi disini,”tukasnya.
Dirinya berharap kepada Pemerintah untuk menutup aktifitas perusahaan tambang batu disini. Karena telah menyengsarakan masyarakat sekitar, dan tak ada manfaat yang diraih oleh masyarakat dari perusahaan tambang itu.
Sementara itu, Tokoh masyarakat Pangkalan, Asyirwan Yunus menyakini hal tersebut. Tanah longsor yang terjadi menimpa sepanjang jalan Sumbar-Riau tersebut ada pengaruh dari aktifitas tambang.
Hal itu didasari, jarak antara titik longsor, tidak jauh dari lokasi tambang. Hanya hitungan kilometer. “Kita menduga, ini pengaruh ledakan dinamit, sehingga merusak struktur tanah,” terang Asyirwan.
Mantan Wakil Bupati Limapuluh Kota tersebut menganalisa, akibat ledakan yang terus menerus sehingga menyebabkan tanah bergetar dan timbul rongga-rongga kecil pada dasar tanah di tebing bukit. “Ketika air masuk dalam jumlah besar, sehingga tanah bergerak dan menyebabkan longsor,” terang Asyirwan Yunus.
Beberapa tahun yang lalu, ketika Asyirwan Yunus masih menjabat sebagai Wakil Bupati Limapuluh Kota periode 2010-2015, ada sejumlah rumah warga yang retak-retak akibat getaran dari ledakan dinamit dari aktifitas tambang.
“Sekitar tahun 2013 silam, ada rumah warga yang retak, kaca jendela pecah akibat getaran ledakan dinamit oleh aktifitas tambang,” ucapnya lagi.
Karena kondisi Pangkalan saat ini memprihatinkan, terutama akibat tanah longsor, Asyirwan meminta kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Sumbar serta Pemkab Limapuluh Kota untuk menutup seluruh aktifitas tambang di Pangkalan.
“Apapun jenis tambang yang beroperasi harus segera dihentikan walaupun itu punya izin operasi. Ini mengingat kondisi Pangkalan kedepan terhadap dampak bencana yang diduga ada kaitannya dari aktifitas tambang,” tegas Asyirwan.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Sumbar yang sempat meninjau lokasi bencana di Nagari Manggilang dan Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru akan mengkaji ulang terhadap izin tambang yang beroperasi di kawasan tersebut.
“Kita akan kaji ulang izin tambang ini. Apakah kedepan seluruh tambang ini izinnya akan dicabut,”ucap Nasrul Abit.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar, H.M Nurnas, menyebutkan, dirinya memperoleh informasi dari dinas terkait, telah ada tiga perusahaan yang aktifitasnya dihentikan sementara karena tidak sesuai perizinan yang ditentukan. Namun dia tidak bisa menyebutkan nama-nama perusahaan tersebut.
Terkait izin menggunakan bahan peledak dari tambang tersebut, Sumbar Post berupaya untuk konfirmasi pada Kabid Humas Polda Sumbar, AKBP Syamsi. Ketika ditemui di kantornya, menurut staf dia sedang keluar dan ketika dihubungi ke ponselnya hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan. (Ridho/eDY)
