Painan — Sejumlah Calon Kepala Daerah (Cakada) yang mendaftarkan diri ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat keberatan dengan kebijakan sepihak partai besutan Surya Paloh itu.
Menurut Pransisko Redi sebagai ketua tim mediator DR. Rodi Chandra, Minggu 02/06 menyatakan kalau pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan tengah memainkan perannya sebagai pelawak.
Bagaimana tidak, setelah dinyatakan kesepakatan terhadap 12 orang yang ikut tahapan survei internal partai Nasdem tersebut hanya berselang dua hari dari jadwal pembayaran survei oleh masing-masing Calon Kepala Daerah yang mendaftar di Partai Nasdem rekomendasi langsung diserahkan ke salah satu Cakada oleh Dewan Pimpinan Pusat.
“ini aneh menurut saya, baru dua hari ini direncanakan mau survei, rekomendasi langsung dikeluarkan, padahal rencananya mau survei dulu, baru rekomendasi partai ditentukan oleh hasil survei, “ucapnya.
Ia menerangkan, bahwasanya pada hari Rabu 29/05 kemarin ia bersama dengan perwakilan dari 12 orang Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bermusyawarah bersama dengan segenap pengurus DPD Partai Nasdem Pesisir Selatan.
Dalam rangka, menyepakati atas kebijakan dari internal Partai Nasdem untuk melakukan survei oleh beberapa lembaga survei ternama.
“disana (musyawarah – Red), disepakati sebanyak 12 orang dari 13 orang yang hadir di forum itu menyatakan lanjut ketingkat survei, “terangnya.
Untuk melaksanakan survei tersebut, para Calon Kepala Daerah yang mendaftar terdapat kesepakatan untuk membiayai melakukan survei atas Calon Kepala Daerah yang mendaftar ke Partai Nasdem.
“disepakati bahwa, untuk pembiayaan lembaga survei itu par DPD Partai Nasdem Kabuaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat menghabiskan biaya sebesar Rp 145.000.000,” ulasnya.
Dan disepakati, dilakukan tanggung renteng alias patungan oleh 12 dari 13 orang Calon Kepala Daerah yang mendaftar.
“setiap Cakada melakukan pembayaran sebesar Rp 12.500.000, itu harus dibayarkan menjelang pukul 23.00 wib melalui rekening DPW Partai Nasdem pada kamis 30/05 “tuturnya.
Nah, pihaknya kaget hanya berselang dua hari masa akhir pembayaran dilakukan, ternyata rekomendasi dari Partai Nasdem sudah diberikan kepada kakak Hendrajoni.
“ini saya nilai kurang fair juga, minimal jika mau bermain berikan waktu tenggat se-pekan atau dua pekan karena mau melakukan survei, ini gak, berselang dua hari, ternyata rekomendasi sudah diberikan dari Partai Nasdem, kan ndak etis juga, “terangnya.
Ia menegaskan bahwasanya perlunya menjunjung tinggi etika dalam berorganisasi sehingga keputusan apapun tidak menimbulkan kegaduhan ataupun polemik.
“kami serasa kena prank oleh pengurus DPD Partai Nasdem ini, alangkah baiknya ditunda dulu se-pekan atau dua pekan, kemudian baru rekomendasi diserahkan, terserah kepada siappun jua, “tuturnya.
“ini survei saja belum, pembayaran dilakukan, hasil survei belum diumumkan rekomendasi sudah diterbitkan ke salah satu Cakada, ini etika nya dimana, “tutupnya.
Sementara itu, Perwakilan Cakada lainnya yang namanya tidak mau disebutkan juga mengatakan jikalau DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan tidak konsisten dengan perencanaan awal schedule perekomendasian Cakada oleh Partai besutan Surya Paloh itu.
Dan membuktikan bahwasanya tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang baik secara berjenjang dilakukan.
“tapi sama-sama kita maklumi saja, keputusan DPP tentu DPD tidak bisa berbuat banyak,” tuturnya.
Idealnya tambahnya, jika DPD mengkonunikasikan serangkaian kegiatan dan proses dalam memberikan dukungan terhadap Cakada ke DPW dan DPP maka mis-komunikasi tidak akan terjadi.
“makanya saya nilai ini inkonsisten terhadap kesepakatan, ini bukan persoalan budget namun ke etika sebenarnya,” tutupnya.(mardi)
