Padang-Pengurus KONI Padang minta kepastian pelaksanaan Pekan olahraga provinsi (Porprov) ke Roni Pahlawan selaku Ketua KONI Sumbar. Pasalnya, sampai dipenghujung tahun 2023 tidak jelas kapan dilaksanakan pekan olahraga provinsi.
“Sekarang waktu sudah mepet, tinggal satu setengah bulan lagi. Jadi kami ingin kepastian kapan pelaksanaan Porprov. Kalau dibatalkan tolong jelaskan dan bikin surat pembatalannya,” ujar ketua KONI Padang Yusra, didampingi Sekumnya Sauqi dan Ilmarizal serta pengurus lainnya, Selasa (31/10) di kantor KONI Sumbar.
Persiapan kota Padang selaku tuan rumah Porprov sudah seratus persen, bahkan atlit beberapa bulan lalu masuk kamp Pelatda yang dibuka oleh walikota Hendri Septa.” Untuk tuan rumah kita sudah siap, sekarang kita minta kapan dilaksanakan,” sebut Yusra.
Tidak adanya kepastian pelaksanaan Porprov, wajar tuan rumah kota Padang mempertanyakan kepada ketua KONI Sumbar, Roni Pahlawan selaku pelaksana teknisnya. Sebab, hari berjalan juga, atlet bertanya pula kapan digelar Porprov.’” Apa kita tidak kasihan dengan atlet yang sudah berdarah-darah latihan, tapi tidak jelas kapan bertanding,” ucap Ilmarizal mantan pegulat nasional era 90-an.
Wakil ketua II KONI Padang, Ilmarizal dalam pertemuan itu langsung main gas saja. Dia minta ketegasan Roni Pahlawan selaku ketua KONI Sumbar menyikapi persoalan Porprov.” Jadi saya minta ketegasan Ompa, jangan sampai bola mati di kaki KONI Sumbar,” tambahnya.
Diamnya pengurus KONI Sumbar dan minimnya komunikasi menyangkut Porprov membuat pengurus cabang olahraga jadi bingung. Mau bertanya tidak tahu kemana. Sementara KONI Sumbar komunikasinya selalu ke KONI Kabupaten dan Kota.
“Saya sangat senang sekali diundang untuk mempertanyakan pelaksanaan Porprov. Karena selama ini pengurus cabor tidak pernah diajak dalam berbagai pertemuan oleh KONI Sumbar. Padahal cabor punya andil dalam pembinaan atlet prestasi,” kata Tri Putra Junaidi Nasution.
Untuk itu, kata Juned, selama ini tidak ada upaya KONI Sumbar merangkul pengurus cabang olahraga. Diundang hanya pengurus KONI Kabupaten dan Kota saja.” Padahal kami juga ingin tahu bagaimana kelanjutan pelaksanaan Porprov ini,” tambahnya.
Setelah banyak yang memberi masukan dan mempertanyakan kinerja KONI Sumbar tentang kelanjutan Porprov. Akhirnya, Roni Pahlawan dengan sangat hati-hati menjelaskan perkembangan pagelaran Porprov.
Roni Pahlawan menjelaskan, bagaimana mau dilaksanakan Porprov sedangkan SK untuk pelaksanaan tidak ada dari Pemerintah provinsi. “ Tanpa SK Pemprov bagaimana mau kita gelar Porprov. Bahkan saya sudah berkali-kali mengirim surat ke Dispora Sumbar tapi tak pernah satu pun dibalas,” ucapnya.
Kemudian Ompa menyebutkan mengenai anggaran Porprov Rp 5 Miliar di rekening KONI Sumbar. Tanpa turunya SK dari Pemprov anggaran pelaksana Porprov tidak mungkin bisa dicairkan.” Perlu dijelaskan penerima hibah tidak boleh menghibahkan pula,” katanya.
Penjelasan Ompa itu membuat yang hadir memahami kondisi sulit KONI Sumbar. Menurut wakil Ketua I KONI Sumbar, Alfira solusi terbaik adalah digelarnya pertemuan antara KONI dengan Dispora dengan disaksikan pengurus cabor dan KONI Kabupaten dan Kota.” Siapa yang bisa menjembatani pertemuan tersebut,” tantangnya.
Pertemuan tersebut akhirnya tidak jelas kapan dilaksanakan Porprov. Apakah bola mati di kaki Mahyedi?. Cuma Atuk yang tahu.(almadi)
