Padang- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas pemerintahan selama masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah penumpukan bantuan sekaligus memastikan distribusi berjalan tepat sasaran kepada masyarakat terdampak.
Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, Muhidi menilai pemerintah di semua tingkatan, mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota, harus lebih proaktif dalam menyalurkan bantuan. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terdampak bencana merupakan prioritas utama yang tidak boleh terhambat persoalan teknis maupun koordinasi.
“Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus aktif menyalurkan bantuan agar tidak terjadi penumpukan. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkan bantuan karena lemahnya koordinasi,” ujar Muhidi kepada wartawan, Jumat (19/12/25).
Selain itu, Muhidi juga mendorong agar anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan dalam APBD dapat segera direalisasikan. Ia menegaskan, BTT harus dimanfaatkan secara maksimal untuk pelayanan masyarakat, terutama dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.
“BTT ini diperuntukkan bagi masyarakat. Jangan ada prosedur yang justru mempersulit warga yang sedang membutuhkan bantuan,” tegasnya.
Tak hanya pemerintah daerah, Muhidi juga meminta pemerintah nagari, lurah, hingga RT dan RW untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Pendataan yang akurat terhadap kebutuhan masyarakat terdampak dinilai sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan pemulihan.
Ia pun berharap semangat gotong royong terus terjaga selama masa tanggap darurat bencana. “Jadikan upaya menolong sesama ini sebagai ladang ibadah. Semoga seluruh aparatur di lapangan, mulai dari pemerintah nagari hingga RT dan RW, selalu diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” tutup Muhidi.(gulo)
