Padang- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kegiatan yang berlangsung dalam tiga gelombang ini diikuti oleh 367 warga dari berbagai kecamatan di Kota Padang, seperti Koto Tangah, Padang Timur, Padang Selatan, Padang Utara, dan Pauh.
Dalam kesempatan itu, Muhidi menegaskan bahwa ketersediaan data yang valid menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Menurutnya, data yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam menetapkan skala prioritas penerima manfaat sehingga bantuan benar-benar sampai kepada warga yang berhak.
“Data adalah kunci. Dengan data yang valid, kita bisa menentukan prioritas, mana yang lebih dulu dibantu dan mana yang bisa ditangani dengan program lanjutan,” ujar Muhidi, Sabtu (23/8) di Kota Padang.
Ia menjelaskan, dalam Perda Nomor 8 Tahun 2019 terdapat dua kategori masyarakat yang menjadi fokus perhatian, yaitu kelompok miskin dan hampir miskin.
Muhidi menekankan bahwa kelompok hampir miskin perlu mendapat perhatian lebih agar tidak jatuh ke kategori miskin, yang akan menambah jumlah keluarga miskin di Sumbar.
“Kalau kelompok hampir miskin tidak kita perhatikan, mereka bisa turun ke kategori miskin. Karena itu, intervensi kebijakan harus dilakukan dengan tepat,” katanya.
Lebih lanjut, Muhidi menilai proses validasi data tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak kelurahan atau pekerja sosial masyarakat (PSM). Menurutnya, validasi harus dilakukan bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak agar hasilnya objektif dan transparan.
“Saya memilih Sosper tentang Kesejahteraan Sosial ini karena ingin menekankan kepada masyarakat betapa pentingnya data. Dengan data yang valid, kita bisa memastikan siapa saja yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan berhak menerima bantuan,” jelasnya.
Muhidi berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keakuratan data, sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga ketepatan informasi di lapangan.
Dengan begitu, program kesejahteraan sosial yang digulirkan pemerintah dapat berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.(*gulo)
