Padang- Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan bahwa percepatan pemulihan pascabencana sangat ditentukan oleh kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan yang lengkap, komprehensif, dan terukur. Menurutnya, kelengkapan data kerusakan menjadi syarat utama agar bantuan dari pemerintah pusat dapat segera dicairkan.
“Kita harus segera menyiapkan semua dokumen perencanaan pemulihan. Pemerintah pusat membutuhkan data kerusakan yang lengkap sebelum bantuan disalurkan. Kalau daerah lambat menyiapkan itu, proses pemulihan juga akan ikut terlambat,” tegas Muhidi, Jumat (5/12/25).
Ia menyebut kebutuhan pemulihan di Sumbar mencapai angka triliunan rupiah, mulai dari perbaikan rumah warga hingga pembenahan jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar lainnya. Karena itu, menurutnya, Sumbar tidak bisa mengandalkan APBD semata untuk menutup kebutuhan pemulihan pascabencana.
“Kerusakan sangat luas. Untuk rumah dan infrastruktur fisik saja sudah membutuhkan anggaran besar. Maka, kolaborasi pusat dan daerah mutlak diperlukan, dan semuanya harus dimulai dari kesiapan perencanaan di tingkat daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengungkapkan bahwa pendataan kerusakan di 16 kabupaten/kota hampir rampung, dengan estimasi kerugian sementara mencapai Rp1 triliun. Ia memastikan pemerintah daerah tengah mempercepat penyusunan dokumen pemulihan agar bisa segera diusulkan ke kementerian terkait.
“Setiap hari data diverifikasi. Kami memastikan semua kebutuhan masyarakat—terutama perbaikan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur vital—masuk ke dalam dokumen pemulihan. Ini menjadi dasar pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan,” kata Mahyeldi.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Sumbar terus berkoordinasi dengan BNPB, Kementerian PUPR, serta kementerian lainnya untuk memperlancar proses pengajuan hingga penyaluran bantuan.
“Sinergi pusat dan daerah harus berjalan kuat. Kita ingin masyarakat bisa segera kembali ke rumah layak dan akses publik dapat pulih secepatnya,” ujarnya.(gulo)
