Padang — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan komitmennya untuk mendukung Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, terutama di sektor penyiaran yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Muhidi mengapresiasi program-program KPID Sumbar, termasuk kesiapan Sumbar sebagai tuan rumah peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) ke-92 dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI pada tahun 2025.
Agenda nasional ini dinilai strategis dalam mempromosikan potensi daerah sekaligus menjadi wadah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat lokal.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (13/11/24), Muhidi menyoroti pentingnya peran KPID sebagai lembaga pengawas penyiaran untuk memastikan tayangan berkualitas, edukatif, dan mampu mencerdaskan masyarakat.
Menurutnya, penyiaran yang sehat berperan penting dalam memitigasi berbagai persoalan sosial seperti peredaran narkoba dan tawuran di kalangan generasi muda.
“Tantangan ke depan tidak mudah, dan semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Muhidi.
Ia juga berharap adanya sinergi antara DPRD dan KPID Sumbar, khususnya dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) generasi muda.
Salah satu prioritas DPRD Sumbar, lanjut Muhidi, adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Menurutnya, peningkatan keterampilan SDM bagi pelaku UMKM sangat dibutuhkan dalam jangka pendek maupun panjang.
Untuk itu, sinergi dengan KPID diperlukan agar konten penyiaran dapat mempromosikan produk-produk lokal dan mendukung UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Muhidi menyarankan agar aspek pemberdayaan UMKM ini dituangkan dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas oleh KPID Sumbar dan Komisi I, yaitu Ranperda Penyiaran.
“Kerja sama ini penting agar penyiaran dapat memaksimalkan promosi produk UMKM dan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat Sumbar,” tambahnya.
Dalam rangka mempersiapkan Sumbar sebagai tuan rumah HARSIARNAS dan Rakornas KPI, Muhidi menegaskan akan bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengoordinasikan kebutuhan anggaran.
Ketua KPID Sumbar, Robert Cenedy, mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp 1,5 miliar masih dibutuhkan guna menyukseskan acara berskala nasional tersebut.
“Kami berharap bisa menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan anggaran ini, mengingat perputaran ekonomi yang signifikan dari acara nasional ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Sumbar,” ujar Robert.
KPID Sumbar, lanjutnya, siap bekerja sama dengan DPRD dalam rangka memajukan UMKM dan menampilkan konten-konten promosi produk melalui lembaga penyiaran.
Dukungan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, terhadap KPID Sumbar mencerminkan sinergi antara penyiaran dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mampu mendorong UMKM Sumbar untuk tumbuh, tetapi juga memperkuat peran penyiaran sebagai media edukatif yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.(putra)
