Padang- DPRD Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi Gabungan DPRD Kabupaten Solok Selatan, Rabu(25/6/25).
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat khusus I DPRD Sumbar dan difokuskan pada konsultasi serta koordinasi terkait mekanisme pengawasan terhadap LKPJ Kepala Daerah.
Rombongan DPRD Kabupaten Solok Selatan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Mardius, dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, didampingi Plt Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon.
Dalam sambutannya, Mardius menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan DPRD provinsi dalam mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.
“Kami ingin mengetahui bagaimana sikap DPRD ketika rekomendasi LKPJ tidak dijalankan oleh OPD, serta bagaimana meningkatkan kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan rekomendasi tersebut,” ujar Mardius.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, menegaskan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD atas LKPJ. Jika rekomendasi tersebut diabaikan, DPRD memiliki instrumen konstitusional untuk bertindak.
“DPRD bisa menggunakan hak interpelasi atau bahkan hak angket apabila rekomendasi tidak diindahkan, meskipun telah diingatkan beberapa kali,” jelas Iqra.
Iqra juga menjelaskan bahwa setiap rekomendasi DPRD bertujuan memperbaiki sistem pemerintahan daerah, termasuk dalam perencanaan, penganggaran, hingga pembentukan regulasi seperti Perda dan Perkada.
Untuk memastikan implementasi rekomendasi tersebut, DPRD Sumbar menjalankan fungsi pengawasan melalui komisi-komisi sesuai lingkup kerja masing-masing. Pengawasan dilakukan secara berkala melalui rapat kerja atau kunjungan lapangan langsung.
“Dari pengalaman beberapa tahun terakhir, pelaksanaan rekomendasi DPRD telah memberikan dampak positif terhadap kualitas perencanaan program OPD dan distribusi anggaran yang lebih tepat sasaran,” kata Iqra menambahkan.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum adanya pengawasan ketat dari DPRD, banyak program dan kegiatan di OPD yang tumpang tindih dan tidak saling menunjang, sehingga efektivitas pembangunan daerah menjadi kurang optimal.
(Putra)
