Padang – Dalam upaya menggali informasi terkait dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja lembaga legislatif, pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, Jumat (9/5/25).
Konsultasi dan monitoring ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi DPRD Sumbar menyikapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyampaikan bahwa meskipun efisiensi anggaran tengah diberlakukan, namun dampaknya tidak terlalu signifikan bagi DPRD DKI Jakarta karena kekuatan fiskal yang dimiliki cukup kuat.
“Jakarta memiliki kekuatan fiskal tersendiri, karena merupakan daerah dengan otonomi khusus. Namun kondisi ini berbeda dengan daerah lain yang sangat bergantung pada dana transfer pusat, antara 70 hingga 90 persen,” jelasnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris DPRD Sumbar, Khoirudin berdiskusi bersama anggota DPRD Sumbar, Irsyad Syafar dan Daswanto. Ia menegaskan bahwa sebagai pengurus Asosiasi DPRD se-Indonesia, dirinya akan menyuarakan aspirasi daerah-daerah terkait dampak efisiensi anggaran ke DPR RI.
“Kita akan bersurat secara resmi dan membawa suara teman-teman DPRD dari berbagai provinsi ke DPR RI. Ini demi keadilan fiskal dan semangat NKRI,” tegasnya.
Khoirudin menambahkan bahwa DPRD DKI Jakarta saat ini sedang mempersiapkan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan APBD, sehingga pertukaran informasi dengan DPRD Sumbar menjadi sangat penting sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan anggaran ke depan.
Selain ke Sumbar, Banggar DPRD DKI Jakarta juga melakukan kunjungan kerja ke DPRD Yogyakarta dan Batam untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai pengaruh efisiensi anggaran di berbagai daerah.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, menyebut bahwa kebijakan efisiensi anggaran cukup berdampak terhadap fungsi pengawasan dewan.
“Agar kinerja tetap optimal, kami mengintensifkan kegiatan rapat bersama mitra kerja. Ini adalah salah satu strategi agar fungsi pengawasan dan legislasi tetap berjalan maksimal meskipun anggaran terbatas,” ujar Irsyad.
Ia juga mendorong DPRD DKI Jakarta untuk menyampaikan kondisi DPRD Sumbar ke tingkat pusat, agar kebijakan efisiensi anggaran dapat lebih mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
(Putra)
