Padang- Panitia Khusus (Pansus) A DPRD Kabupaten Rokan Hilir melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam upaya studi komparatif terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Lembaga Adat Melayu.Jumaat(17/11/23)
Rombongan Pansus A DPRD Kabupaten Rokan Hilir, beranggotakan enam orang, diterima oleh Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar, Zardi Syahrir, beserta Kasubag Protokol dan Kehumasan Darul Idris.
Zardi menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang menyangkut pelestarian adat dan budaya Minangkabau. Perda ini lahir sebagai respons DPRD Sumbar terhadap potensi hilangnya nilai adat dan budaya Minangkabau akibat kemajuan zaman.
“Pembentukan Perda pelestarian adat dan budaya Minangkabau merupakan inisiatif DPRD sebagai tindakan antisipatif untuk mempertahankan nilai adat dan budaya di tengah arus perkembangan zaman,” ungkap Zardi.
Menurut Zardi, Perda tersebut mengakomodir fungsi-fungsi adat, melindungi seni budaya, dan melestarikan tradisi masyarakat Minangkabau. Perda ini menjadi payung hukum yang melindungi kelangsungan adat budaya.
“Pelibatan unsur ninik mamak dan tokoh adat dalam pembentukan Perda ini melibatkan proses panjang dan diskusi mendalam untuk memastikan keakomodatifan dan relevansinya,” jelas Zardi.
Pimpinan rombongan Pansus A DPRD Kabupaten Rokan Hilir menjelaskan pemilihan Sumatera Barat sebagai destinasi kunjungan karena Sumbar telah memiliki Perda terkait pelestarian adat dan budaya.
“Sumbar menjadi rujukan bagi kami dalam penyusunan Perda serupa yang sedang kami bahas. Kami berterima kasih kepada DPRD Sumbar atas masukan dan saran yang diberikan,” ungkapnya.
DPRD Rokan Hilir menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sumbar atas penerimaan kunjungan mereka. Mereka berharap Perda yang sedang dibahas dapat memberikan dampak positif pada pelestarian dan perlindungan adat dan budaya Melayu di masa yang akan datang.(gulo)
