Sawahlunto – Walikota Sawahlunto Ali Yusuf tekankan kepada Ketua KONI Sawahlunto terpilih untuk mematuhi Undang-undang SKN dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang kepengurusan KONI tanpa ASN serta TNI / Polri.
“Sudah seharusnya kita mengacu ke UU Olahraga, karena kalau nantinya timbul masalah maka yang akan diperiksa tentulah Walikotanya. Jadi kepada Ketua KONI terpilih nanti, jangan coba coba melanggar undang undang dan aturan lainnya,” ucap Ali Yusuf dalam memberikan sambutan Musorkot KONI Sawahlunto Kamis (18/1) .
Ali Yusuf juga menekankan pentingnya tertib administrasi serta profesionalitas dalam mengelola keuangan KONI, dengan memprogramkan pelatihan pembuatan laporan keuangan, dan hal lainnya yang terkait dengan administrasi itu.
Dirinya juga menganjurkan, pengurus KONI yang baru haruslah orang yang benar benar ingin memajukan olahraga daerah, memberikan yang terbaik untuk olahraga, serta meningkatkan prestasi yang sudah didapat.
Ketua KONI Sumbar Syaiful juga menegaskan apabila dalam kepengurusan baru masih terdapat ASN dan TNI / Polri, Ia tak akan menekan SK Kepengurusan baru tersebut.
Karena KONI Sumbar sudah punya pengalaman dengan memasukkan ASN dan TNI-Polri membuat pengurus diperingatkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, dan Kejaksaan.
“Jadi ASN dan TNI-Polri boleh dimasukkan dalam tim monitoring atau tim Satgas. Agar nantinya tidak berdampak pada hukum. Lebih baik kita berjalan sesuai dengan aturan, daripada nantinya kita repot dan menghabiskan energi,” pintanya.
Ketua Pelaksana Musorkot Fredy Jalil dalam laporannya mengatakan, Musorkot diikuti sebanyak 99 orang. Dari 33 cabor yang ikut, namun yang memiliki hak suara hanya sebanyak 21 Cabor. Sementara 12 cabor lainnya untuk saat sekarang ini telah habis masa berlakunya dan belum melaksanakan Musda. (*)
