PADANG-Desakan “main copot” terhadap Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang (PDAM) yang dilontarkan oknum anggota DPRD Padang ditepis tegas Wali Kota Padang, Fadly Amran.
Menurutnya, pencopotan pejabat bukan solusi atas persoalan kekeringan dan krisis air bersih yang melanda Kota Padang pascabencana banjir bandang.
Fadly menyebutkan, kekeringan yang terjadi merupakan beban bersama, bukan semata kesalahan satu pihak. Ia menilai polemik pencopotan justru berpotensi mengaburkan fokus utama, yakni pemulihan layanan air bersih bagi masyarakat.
“Banyak informasi di luar yang menyebut copot ini, copot itu. Perlu saya sampaikan, persoalan ini kita pikul bersama. Walaupun statusnya bukan bencana nasional, penanganannya dilakukan secara nasional,” tegas Fadly Amran.
Pernyataan itu disampaikannya saat meresmikan sekaligus menyerahkan kunci Hunian Sementara Sehat dan Layak bagi warga terdampak banjir bandang di Kampung Talang, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Senin (26/1/2026).
Wali kota memaparkan, progres pemulihan layanan PDAM sudah memasuki tahap signifikan. Hampir seluruh jalur distribusi air bersih kembali berfungsi.
“Hari ini 99 persen jalur distribusi PDAM sudah aktif. Sebanyak 12 intake telah pulih. Pipa baru sepanjang 800 meter sudah selesai dibangun. Sekitar 98 persen rumah kembali dialiri air, meski tekanannya belum normal,” jelasnya.
Tekanan air yang belum optimal, kata Fadly, disebabkan kekeringan di wilayah hulu. Sejumlah sungai, danau, dan mata air sebagai sumber baku air terdampak longsor serta penurunan debit pascabanjir bandang November 2025.
Ia menuturkan, dampak bencana tak hanya memukul sistem PDAM, tetapi juga sumur-sumur warga. “Kondisi ini bukan hanya dialami PDAM. Sumur masyarakat juga kering karena saluran irigasi rusak dan alur air berubah akibat banjir bandang,” ujarnya.
Untuk jangka menengah, Pemko Padang menyiapkan pemasangan ratusan pompa air, perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi bendungan, serta pembangunan sumur bor di titik-titik rawan kekeringan. Sementara itu, langkah jangka pendek terus dilakukan melalui suplai air bersih dari intake PDAM ke wilayah terdampak.
“Langkah ini kita lakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi sampai kondisi benar-benar pulih,” katanya.
Sebelumnya, Pemko Padang menggelar Rapat Koordinasi Darurat Penanganan Kekeringan dan Krisis Air Bersih di Rumah Dinas Wali Kota. Rapat dipimpin langsung Fadly Amran dan dihadiri Pj Sekda Raju Minropa, para asisten, kepala OPD, camat, hingga Direktur Utama PDAM.
Fadly menjelaskan, kekeringan dipicu gangguan sumber air di Gunung Nago dan Sungai Batang Kuranji, dengan wilayah terdampak terparah meliputi Kecamatan Pauh, Kuranji, Nanggalo, dan Koto Tangah.
Untuk menghindari tumpang tindih, seluruh distribusi air kini berada dalam satu komando di bawah Kalaksa BPBD Padang, Hendri Zulviton. Sebanyak 13 unit armada milik BPBD, Damkar, PU Balai, dan PMI dikerahkan setiap hari dengan rata-rata 30 ritase.
Setiap armada menyuplai lebih dari 100 kubik air per hari bagi warga terdampak, di luar pelanggan reguler PDAM.
Mengantisipasi prakiraan BMKG yang menyebutkan nihil hujan sepekan ke depan, Pemko Padang menyiapkan langkah strategis, mulai dari penggunaan pompa berkapasitas 250–300 liter/detik di Irigasi Gunung Nago hingga pemasangan pipa permanen.
“Kita juga mempertimbangkan pembukaan pipa jalur Lambung Bukit untuk pengisian Hidran Umum. Jika kondisi memburuk, kita akan berkoordinasi dengan gubernur untuk pengajuan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC),” ujar Fadly.
Ia menargetkan krisis air di empat kecamatan utama mereda sebelum memasuki bulan suci Ramadan. “Kita ingin persoalan kekeringan ini segera teratasi. Distribusi air harus kembali normal, sawah-sawah terairi, dan sumur warga terisi kembali,” pungkasnya. (almadi)
