PADANG-Diprakarsai Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik (Diskominfotik) Sumbar, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media cetak, elektronik dan siber. Tujuannya tak lain demi menjaring isu-isu strategis.
Pertemuan tersebut berlangsung Sabtu, 25 November 2023, bertempat di aula Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Menurut Kepala Bidang Publikasi Diskominfotik Sumbar Indra Sukma pertemuan tersebut bertujuan untuk menjaring isu-isu strategis dan merumuskan bentuk pengelolaan komunikasi publik pemerintah daerah.
“Pertemuan ini diikuti oleh sejumlah Kepala OPD, KPU, Bawaslu, dan pemimpin redaksi sejumlah media cetak, elektronik serta siber dengan narasumber Wagub, Fisip Unand, Asisten III,” kata Indra.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy berterimakasih atas kerjasama yang harmonis antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemimpin media di daerah ini.
“Kami berterimakasih atas pemberitaan positif selama ini, baik ketika kita dilanda wabah Covid, stunting, dan pembangunan daerah,” katanya. Meski demikian, Audy berharap media tetap menampilkan berita berimbang, sehingga masyarakat betul-betul mendapat informasi yang berkualitas dan terpercaya.
Pada kesempatan itu, Wagub Audy Joinaldy juga membuka ruang dialog dengan pemimpin redaksi media, terkait isu-isu strategis di Sumatera Barat, diantaranya jelang pemilu 2024.
Terkait ancaman terorisme jelang Pemilu 2024, Audy menegaskan, dirinya dan Dansatgas Densus 88, beberapa waktu lulalu sudah melakukan meeting soal itu.
“Ancaman di Sumatera Barat terkait terorisme jelang pemilu tidak terlalu tinggi. Densus di Sumbar lebih banyak melakukan pembinaan,” ungkapnya.
Audy Joinaldy juga menjawab terkait hubungannya dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah selama ini dan menjelang Pilkada 2024. “Saya wakil gubernur paling bahagia di Indonesia terkait perlakuan gubernur. Pelimpahan kewenangan cukup bagus, kita saling menutupi kelemahan kita dengan kelebihan masing-masing,” katanya.
“Kami ini rekan kerja, dan ini pula yang mempermudah Kepala OPD. Kalau Buya mengajak saya di Pilkada mendatang, saya ikut. Tapi kalau tidak, itu hak politik buya, saya pulang,” sebutnya.
Dalam diskusi tersebut, pakar Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Ilham Adelano Azre, S. IP, MA., mengkritik relasi hubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan media.
Kritik itu dia lontarkan ketika menjadi narasumber pada kegiatan “Menjaring isu-isu strategis dan merumuskan bentuk pengelolaan komunikasi publik pemerintah daerah. Dia melihat, selama ini media hanya disuguhi berita relis dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait kegiatan pemerintah daerah.
“Media jangan hanya disuguhi relis berita saja, tetapi seharusnya wartawan dari media itu juga diajak meliput kegiatan di lapangan,” tegasnya.
Ia menceritakan pengalamannya mengikuti kegiatan safari ramadhan Pemprov Sumbar dimana pada kegiatan itu tak satu pun wartawan yang diajak. “Kalau wartawan diajak, tentu akan dapat feelnya. Wartawan akan tahu suasana hati masyarakat dalam menyambut rombongan tim safari ramadan itu, bagaimana pula sambutan kepala daerah dan wali nagari,” cakapnya.
Hal itu, katanya, tidak akan didapati dalam relis berita yang dikirim pemprov ke media. Sehingga pemberitaan hanya berdasarkan relis yang dikeluarkan pemprov.
Apatah lagi, di dunia digital saat ini, peredaran informasi sangat cepat. Adanya aplikasi Tiktok segala macam, membuat masyatakat bebas berkonten. Namun, validasinya belum bisa dipertanggungjawabkan.
“Validasi inilah tugas dari wartawan. Mengkonfirmasi informasi yang ada ke narasumber berkompeten, sehingga masyarakat disuguhi berita yang sudah tervalidasi,” ujarnya.
Kepala Diskominfotik Sumbar Siti Aisyah berterimakasih atas masukan yang diberikan, baik dari narasumber maupun dari pemimpin redaksi media cetak, elektronik dan siber yang hadir. (almadi)
