Painan- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mengajak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) Sungai Nipah untuk mengoptimalkan potensi budidaya ikan laut dan payau guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini diungkapkan Muhidi dalam kunjungan kerjanya pada Senin (23/12), di mana ia menilai bahwa potensi sektor perikanan tersebut belum tergarap maksimal.
“Potensi PAD dari budidaya ikan laut dan payau sangat besar, namun masih belum dimanfaatkan sepenuhnya. Solusi harus segera dicari agar potensi ini dapat dimaksimalkan dan tidak terbuang sia-sia,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang efektif di bidang perikanan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Muhidi juga menghimpun informasi terkait kendala-kendala yang dihadapi BPBALP Sungai Nipah, baik dalam hal manajemen sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan masyarakat, hingga kebutuhan pengembangan lebih lanjut.
Hal ini, menurutnya, sejalan dengan prinsip untuk mensejahterakan masyarakat.
Muhidi juga mengungkapkan kekhawatiran terkait terbatasnya PAD Sumbar saat ini, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Opsen Pajak yang mengalihkan 60 persen hasil pajak kendaraan bermotor langsung ke daerah.
“Pada 2025, diperkirakan akan terjadi penurunan PAD Sumbar sebesar Rp1,3 triliun, sehingga semua potensi harus dimaksimalkan, termasuk sektor kelautan dan perikanan yang diharapkan menjadi andalan untuk menambah pendapatan,” ujarnya.
Untuk memaksimalkan program kerja UPTD BPBALP, Muhidi menyarankan untuk menggandeng pengusaha jika alokasi APBD terbatas, dengan konsep yang jelas.
“Jika potensi kelautan dan perikanan besar untuk PAD, maka ada peluang untuk penambahan anggaran melalui koordinasi dalam rapat-rapat Banggar DPRD Sumbar bersama TAPD pemerintah daerah,” lanjutnya.
Sebagai Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menegaskan bahwa fokus kinerjanya dalam waktu dekat adalah meninjau objek-objek pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti UPTD SAMSAT, RSUD, dan BPBALP.
Ia percaya bahwa pemenuhan tiga kebutuhan dasar masyarakat pendidikan, kesehatan, dan perekonomian akan memastikan kelangsungan PAD daerah.
Kepala BPBALP Sungai Nipah, Lastri Mulyanti, menyampaikan bahwa komoditas yang dikembangkan oleh BPBALP, seperti ikan kerapu, kakap, lobster laut, dan udang vaname, memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD.
“Namun, alokasi anggaran yang terbatas menjadi kendala dalam pengembangan lebih lanjut,” katanya.
Lastri juga melaporkan bahwa 33 kelompok nelayan di bawah binaan BPBALP Sungai Nipah telah membudidayakan ikan kerapu di Kota Painan, dengan produksi tahunan mencapai 33 ton. “Kami terus melakukan pembinaan kepada peternak ikan agar tidak gagal panen, dan hasilnya cukup baik,” tambahnya.
Sementara itu, salah satu pejabat struktural BPBALP Sungai Nipah, Alex, mengungkapkan bahwa anggaran untuk pengadaan calon induk ikan dan ikan kerapu pada tahun ini mencapai Rp514 juta. Namun, target PAD sebesar Rp475 juta hanya tercapai Rp132 juta.
“Kami berharap ada anggaran tambahan untuk budidaya ikan kerapu, sehingga hasilnya dapat lebih maksimal,” tutupnya.
Dengan optimasi sektor perikanan ini, diharapkan BPBALP Sungai Nipah dapat menjadi andalan dalam meningkatkan PAD Sumbar, sekaligus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.(gulo)
