Jakarta — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan delegasi Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan (Ministry of Land, Infrastructure and Transport/MoLIT) Kim Hyun Mee di gedung utama Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (10/11/2017)
Dalam pertemuan bilateral tersebut dibahas kerjasama di bidang infrastruktur PUPR yakni progres Bendungan Karian, proyek saluran pembawa air baku Karian-Serpong, Karian Water Supply PPP Project, penyediaan tenaga ahli senior bendungan, kerjasama dalam intelligent transport system (ITS), dan perumahan.
Menurut Menteri Basuki, proyek saluran pembawa air baku Karian-Serpong sepanjang 47,9 km yang terhubung dengan Bendungan Karian akan didanai melalui APBN dan pinjaman Pemerintah Korea Selatan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF) dengan nilai sebesar Rp 2,1 triliun.
Untuk itu, Kementerian PUPR akan mengirimkan surat permintaan kepada Bappenas yang akan diteruskan ke EDCF paling lambat bulan November 2017. Selanjutnya akan dilakukan updated studi kelayakan selama kurang lebih 6 bulan yang akan menjadi bahan _readiness criteria_ untuk pengusulan dalam Green Book tahun 2018. Ditargetkan penandatanganan perjanjian pinjaman (loan agreement) dapat dilakukan pada akhir 2018.
Dalam pembangunan saluran air baku tersebut juga terdapat porsi yang akan ditawarkan pendanaannya melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yakni yang akan melayani Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Jakarta bagian barat. Dari hasil MoU yang ditandatangani antara Kementerian PUPR dengan K-Water dan K-Exim kemarin, pihak K-Water akan menyelesaikan studi kelayakan proyek KPBU tersebut pada Januari 2018. Selanjutnya akan dilakukan proses lelang KPBU dengan kompensasi kepada K-Water sebagai pemrakarsa proyek berupa _right to match_ dan pemberian tambahan nilai 10 persen.
Konstruksi saluran air baku Karian-Serpong ditargetkan bisa dimulai tahun 2018 dan diupayakan selesai bersamaan dengan selesainya Bendungan Karian, sehingga air bendungan dapat segera dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan air bersih. Progres konstruksi Bendungan Karian saat ini mencapai 48 persen dan ditargetkan selesai pada 2019.
Selanjutnya, dalam pertemuan juga dibahas mengenai kebutuhan penyediaan tenaga ahli senior bendungan dari Korea Selatan untuk membantu percepatan dan peningkatan mutu pembangunan bendungan di Indonesia.
Sedangkan untuk kerjasama dalam bidang jalan berupa teknologi intelligent transport system (ITS) antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan EDCF. Melalui kerjasama ini pihak korea akan memberikan hibah studi kelayakan ITS. Kerjasama ini penting untuk mendukung rencana pemerintah menerapkan sistem pembayaran tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang akan diterapkan akhir 2018. “Pemerintah Korea akan melakukan studi kelayakan ITS. Setelah selesai baru kelihatan besaran kebutuhan pendanaan untuk proyek ITS. Kami juga mendapat penawaran dari pemerintah Hungaria. Kita akan lihat mana yang lebih efisien dan cocok untuk Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Kim Hyun Mee mengatakan, MoU lainnya yang ditandatangani kemarin adalah kerjasama _business to business_ antara Hanwha Engineering & Construction dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero dalam proyek pre-pabrikasi modul-modul rumah. “Saya yakin ini akan menjadi model kerjasama yang baru dan bagus dalam mengatasi kekurangan unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di Indonesia,” katanya.
Dalam pertemuan delegasi Korea Selatan juga menyertakan Direktur Kim Seok Gi, Deputi Direktur Won Jong Dak, Duta Besar Korea Selatan Cho Tai Youong disertai kepala perwakilan perusahaan Korea seperti K-Water, Hyundai, Daelim, Hanwha, Lotte, Ssangyong.
Sedangkan Menteri Basuki Hadimuljono didampingi oleh para pejabat tinggi madya yakni Sekjen Anita Firmanto, Irjen Rildo Ananda Anwar, Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Imam Santoso, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin, Kepala Balitbang yang juga Plt. Dirjen Bina Konstruksi Danis H Sumadilaga, Direktur Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, Kepala BPIW Ridho M Icwan dan Plt. Kepala BPSDM Luthfiel Annam Ahmad. (*/ridho)
